Jakarta (beritajatim.id) — Warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, akan segera menikmati hunian yang layak. Program perbaikan rumah ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bersama Menteri PKP RI Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung kawasan tersebut pada Senin (20/1/2025).
Dalam kesempatan itu, mereka juga meresmikan Launching Program Rumah Layak Huni. Kehadiran mereka disambut hangat oleh warga yang turut menunjukkan kondisi rumah yang akan diperbaiki.
Apresiasi Sinergi Multisektoral
Pj. Gubernur Teguh mengapresiasi dukungan berbagai pihak, terutama Yayasan Buddha Tzu Chi, dalam membantu warga mendapatkan hunian layak. Ia berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi yayasan lain untuk ikut serta membangun Jakarta yang lebih baik.
“Ini bukti nyata sinergi yang membantu warga Jakarta mendapatkan hunian yang layak. Semoga semakin banyak pihak yang terinspirasi dan berkontribusi untuk memberikan manfaat serupa,” ujar Teguh.
Teguh juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi lintas sektor untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, menyampaikan bahwa program ini telah disosialisasikan bersama camat, lurah, LMK, RW, dan RT setempat. Pemerintah juga membuka dialog dengan warga agar hunian yang dibangun sesuai kebutuhan mereka.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa warga diberi waktu satu minggu untuk menyampaikan usulan terkait desain hunian. Ia juga memastikan warga yang terdampak renovasi akan mendapatkan hunian sementara secara gratis selama enam bulan.
“Selama renovasi, Bapak/Ibu bisa tinggal di kontrakan tanpa biaya selama enam bulan. Silakan ajukan usulan dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang hunian ini,” ujar Maruarar.
Prioritas Penyediaan Hunian Layak
Penyediaan hunian layak merupakan prioritas dalam peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar di wilayah perkotaan.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah menjalankan program serupa di sejumlah lokasi, memastikan rumah warga memenuhi standar hunian dan kelayakan fungsi bangunan dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi. (hdl)
as a preferred source on Google
