Jakarta (beritajatim.id) – Kekerasan yang terjadi menjelang Pilkada Sampang 2024 mengundang perhatian serius. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tewasnya Jimmy Sugito Putra, saksi dari pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sampang, Slamet Junaidi-Achmad Mahfudz (Jimat Sakteh). Kejadian ini diduga kuat memiliki latar belakang politik.
“Kami sangat menyayangkan insiden tragis seperti ini di tengah pesta demokrasi. Aparat harus segera mengusut motif di balik pengeroyokan yang menewaskan saksi salah satu paslon,” ujar Nasir dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).
Insiden terjadi pada Minggu (17/11/2024), ketika rombongan Slamet Junaidi dan Achmad Mahfudz berkunjung ke rumah seorang kiai di Kecamatan Ketapang. Usai kunjungan, mobil mereka dihadang massa.
Meski sempat dibantu tim dari paslon lawan, Muhammad bin Muafi Zaini-Abdullah Hidayat (Mandat), untuk keluar dari lokasi, keributan tetap pecah setelah rombongan meninggalkan tempat.
Korban, Jimmy Sugito Putra, diserang oleh massa bersenjata tajam hingga tewas setelah dicarok. Polisi telah menangkap dua pelaku pengeroyokan dan terus memburu pelaku lainnya.
Kekerasan Cemari Demokrasi
Nasir menegaskan, kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Ia mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku.
“Kekerasan seperti ini merusak nilai demokrasi dan mencederai keadilan. Pilkada harus menjadi pesta rakyat yang damai, bukan ajang intimidasi atau kekerasan,” tegasnya.
Nasir juga mengingatkan semua pihak untuk introspeksi terhadap budaya politik yang kerap mengedepankan kekerasan. Demokrasi, menurutnya, harus berjalan dengan menghormati perbedaan pendapat tanpa mengorbankan nyawa.
“Kita harus membudayakan politik yang sehat dan etis, sehingga masyarakat merasa aman dalam berpartisipasi,” lanjut Legislator dari Fraksi PKS itu.
Menurut Nasir, kejadian seperti ini bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan membuat warga enggan berpartisipasi dalam pemilu. Ia meminta paslon dan pendukungnya menjaga sikap, serta mencegah aksi anarkis.
“Paslon harus memastikan tim sukses mereka tidak melakukan tindakan yang mencederai demokrasi. Aparat juga wajib melindungi saksi dan masyarakat agar tidak ada korban lagi,” ujar Nasir.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelidikan yang bebas dari intervensi demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Jika kasus ini dibiarkan atau ada upaya menutup-nutupi, akan muncul kecurigaan bahwa kepentingan politik tertentu sedang dilindungi. Ini pelanggaran serius terhadap keadilan,” tegasnya.
Selain meminta pengusutan tuntas, Nasir mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menangkap dua pelaku. Namun, ia menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap semua pelaku tanpa diskriminasi.
“Demokrasi harus dilandasi oleh keadilan, dan aparat hukum harus bekerja secara independen. Hanya dengan begitu masyarakat dapat kembali percaya kepada sistem politik dan hukum kita,” jelasnya.
Pilkada Kabupaten Sampang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, dengan 1.344 tempat pemungutan suara (TPS) tersebar di 180 desa dan enam kelurahan. Kasus kekerasan ini menjadi perhatian serius menjelang pelaksanaan pilkada serentak. (hdl)
as a preferred source on Google
