Jakarta (beritajatim.id) – Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menanggulangi tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda industri tekstil beberapa bulan terakhir di Indonesia.
Netty menekankan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam menghadapi lonjakan PHK yang mencapai 46.240 pekerja selama periode Januari hingga Agustus 2024, sebagaimana data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
“PHK ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena di baliknya ada potensi tumbangnya industri dalam negeri. Dampaknya tentu akan merusak perekonomian kita secara luas,” ujar Netty, Minggu (8/9/2024).
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS ini mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung pemulihan industri dalam negeri, seperti memberikan stimulus yang dapat memperbaiki kesehatan keuangan dan operasional perusahaan.
Netty juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam menggelar job fair di berbagai kota. Meskipun mendapat antusiasme masyarakat, Netty mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak menyelesaikan masalah mendasar, yakni keruntuhan industri tekstil yang tidak mampu bersaing dengan produk impor, terutama dari Cina.
“Produk Cina masuk ke pasar Indonesia dengan harga jauh lebih murah karena mereka mendapat subsidi dan kemudahan dari pemerintahnya. Ada indikasi praktik impor ilegal yang perlu ditelusuri lebih jauh,” ungkapnya.
Netty mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap barang impor dan memberantas praktik jual serta impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. “Jika dibiarkan, lebih banyak perusahaan akan gulung tikar dan melakukan PHK, menciptakan generasi cemas, bukan generasi emas,” tutupnya. (hdl)
as a preferred source on Google
