Jakarta (beritajatim.id) – Anggota Komisi IV DPR RI, Khalid, mempertanyakan kesiapan Kementerian Pertanian dalam menyusun skema distribusi pupuk subsidi tahun 2025.
Mengingat subsidi pupuk menjadi salah satu program prioritas dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran, Khalid menekankan perlunya skema yang jelas dan konkrit agar tidak lagi terjadi masalah dalam pendistribusiannya.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Khalid menanyakan rencana penyaluran subsidi pupuk berupa uang tunai pada tahun 2025.
“Apakah sudah ada skema konkrit untuk tahun 2025? Kami dari Partai Gerindra menuntut adanya skema yang jelas, mengingat skema sebelumnya bermasalah, seperti pembayaran berlebih dan lainnya,” ujarnya kepada Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan.
Khalid, yang juga merupakan politisi Fraksi Partai Gerindra, meminta Kementerian Pertanian segera menyiapkan skema distribusi pupuk subsidi yang konkrit agar permasalahan tidak terus berulang. Ia menekankan bahwa solusi harus dicapai agar penyaluran pupuk subsidi pada tahun 2025 dapat berjalan tanpa hambatan.
“Fraksi Partai Gerindra berharap ada skema yang jelas untuk 2025. Jika subsidi akan disalurkan dalam bentuk uang melalui virtual account, bagaimana skemanya? Siapa yang akan mengelolanya? Ini harus dipastikan dengan baik, mengingat masalah pupuk selalu muncul selama saya di Komisi IV. Kita perlu solusi agar pada 2025, semua masalah ini dapat terselesaikan,” tegas Legislator dari Dapil Aceh II tersebut. (ted)
as a preferred source on Google
