Surabaya (Beritajatim,id) – Eskalasi konflik militer terbuka antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang kian memanas, hal ini tidak hanya mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga menebar ancaman sistemik ke seluruh dunia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara sekaligus anggota kunci G20, Indonesia memiliki posisi strategis namun juga menghadapi ujian berat dari benturan dua kekuatan besar tersebut.
Secara geopolitik, perang AS-Iran menjadi batu ujian bagi doktrin politik luar negeri “Bebas Aktif” yang dianut teguh oleh Indonesia. Para pakar hubungan internasional menilai, Jakarta memiliki modal diplomatik yang solid untuk tidak terseret ke dalam poros konflik manapun.
Lebih dari sekadar menjaga jarak aman, Indonesia berpotensi besar mengambil peran krusial sebagai motor penggerak resolusi damai. Melalui lobi di forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia dapat mendesak kedua belah pihak untuk segera menempuh jalur de-eskalasi dan mencegah terjadinya bencana kemanusiaan yang lebih luas.
Ancaman Ekonomi dan Efek Domino Energi
Meski dapat mempertahankan posisi netral secara politik, fondasi ekonomi Indonesia tidak kebal dari hantaman imbas perang. Sebagai negara importir bersih (net importer) minyak, gangguan distribusi energi di Selat Hormuz yang sebagai urat nadi logistik minyak global dan merupakan ancaman nyata bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lonjakan harga minyak mentah dunia yang ekstrem akan memaksa pemerintah untuk memutar otak dalam menjaga alokasi subsidi energi. Jika pembengkakan subsidi tak lagi terbendung, ancaman penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik akan menjadi opsi pahit yang harus diambil. Kebijakan ini berisiko memicu efek domino berupa lonjakan inflasi barang kebutuhan pokok dan tergerusnya daya beli masyarakat secara masif.
Langkah Mitigasi Strategis yang Mendesak
Menghadapi efek bola salju dari krisis geopolitik ini, pemerintah dituntut untuk segera mengeksekusi langkah mitigasi darurat. Prioritas utama negara tidak hanya bertumpu pada evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di zona merah konflik, tetapi juga pada pengamanan ketahanan cadangan penyangga energi nasional (buffer stock).
Selain itu, sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mutlak diperlukan untuk membentengi nilai tukar rupiah dari hantaman pelarian modal asing (capital outflow) menuju aset safe haven. Di tengah pusaran ketidakpastian global ini, kelihaian manuver diplomasi dan resiliensi pertahanan ekonomi Indonesia benar-benar sedang diuji secara bersamaan.
as a preferred source on Google
