Jakarta (beritajatim.id) – Pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan mendukung berbagai program strategis yang sejalan dengan agenda peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesehatan inklusif.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa kenaikan PPN akan mendanai program-program prioritas pemerintah, termasuk Quick Win Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, renovasi sekolah, hingga lumbung pangan nasional.
“Kami berkomitmen untuk mengawal dan memastikan suksesnya implementasi APBN 2025 demi mendukung program-program strategis yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Perlindungan Sosial Diperkuat
Said Abdullah menggarisbawahi pentingnya mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah. Pemerintah perlu mempertebal anggaran perlindungan sosial agar mencakup lebih banyak penerima manfaat, termasuk kelompok rentan miskin.
Beberapa langkah yang disarankan antara lain:
- Memperluas subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin dan menengah.
- Menambah subsidi transportasi umum di kota-kota besar yang memiliki moda transportasi massal.
- Subsidi perumahan untuk tipe rumah 45 ke bawah dan rumah susun bagi kelas menengah bawah.
Selain itu, Said meminta pemerintah memperkuat bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi untuk siswa berprestasi dari rumah tangga miskin hingga menengah.
Upaya Mengendalikan Inflasi dan Mendukung UMKM
Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, pemerintah didorong melakukan operasi pasar rutin setidaknya dua bulan sekali untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau. Said juga menyarankan agar belanja barang dan jasa pemerintah yang berasal dari UMKM dinaikkan dari 40 persen menjadi 50 persen.
“Pemerintah harus memastikan inflasi terkendali dan mendukung perekonomian UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” tambah Said.
Target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2025 mendapat apresiasi dari PDI Perjuangan. Selain itu, generasi stunting juga diharapkan turun dari 21 persen saat ini menjadi di bawah 15 persen di tahun yang sama.
Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi juga diusulkan untuk membantu masyarakat kelas menengah beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang.
“Dengan kebijakan yang tepat sasaran, kami optimis pemerintah dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” pungkas Said. (hdl)
as a preferred source on Google
