Jakarta (beritajatim.id) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja Nasional (Satgas PHK) dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional, Kamis, 1 Mei 2025, di Lapangan Monas, Jakarta.
Satgas ini dibentuk sebagai tanggapan atas keresahan buruh terhadap meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja yang dinilai tidak adil dan cenderung sewenang-wenang. Ribuan buruh dari berbagai daerah menghadiri acara tersebut bersama para pimpinan serikat pekerja nasional.
“Atas saran dari pimpinan buruh, dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegas Prabowo dalam pidatonya yang disambut sorak dukungan para buruh.
Satgas PHK untuk Keadilan Industrial
Presiden Prabowo menekankan bahwa negara tidak boleh tinggal diam melihat ketimpangan dalam relasi kerja. Satgas PHK akan bertugas untuk menyelidiki setiap laporan pemecatan sepihak dan mendorong penyelesaian yang berpihak pada perlindungan pekerja, tanpa mengabaikan kepentingan dunia usaha.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo dalam menciptakan keadilan industrial dan menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Juga Dibentuk
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengumumkan pendirian Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan menjadi wadah dialog antara pemerintah, buruh, dan pengusaha untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.
Forum Nasional Pekerja dan Pengusaha
Sebagai upaya membangun komunikasi yang konstruktif, Prabowo merencanakan forum dialog nasional yang mempertemukan 150 pemimpin serikat buruh dengan 150 pemimpin perusahaan besar.
“Kita akan duduk bersama. Tidak boleh ada yang mau kaya sendiri tanpa memikirkan nasib pekerjanya,” ujar Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 500 triliun dalam bentuk layanan kesehatan, subsidi listrik, dan bantuan tunai langsung untuk membantu masyarakat. Namun, Prabowo menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
Dengan pembentukan Satgas PHK dan forum dialog nasional, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pekerja. Prabowo menyatakan bahwa keadilan dan kemitraan antara buruh dan pengusaha adalah kunci untuk menciptakan masa depan Indonesia yang sejahtera. (hen/hdl)
as a preferred source on Google
