Jakarta (beritajatim.id) – Anggota Komisi VI DPR RI, Muslim, menyoroti pentingnya reformasi total di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang farmasi. Hal ini menyusul kasus fraud yang menimpa BUMN farmasi Indofarma, yang menyebabkan kerugian perusahaan membengkak pada tahun 2023.
“Ini menjadi peringatan khusus bagi industri farmasi. Kita lihat, banyak masalah yang belum terselesaikan di BUMN farmasi, apakah itu di Kimia Farma atau lainnya. Reformasi total sangat diperlukan,” ujar Muslim dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2024).
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai bahwa BUMN farmasi masih kalah bersaing dengan sektor swasta, meskipun seharusnya memiliki kewenangan lebih besar. Ia mengapresiasi langkah-langkah konkret yang telah diambil Menteri Erick Thohir dalam mengatasi masalah di BUMN farmasi.
“Kita terus kalah dari swasta, padahal BUMN punya kewenangan lebih. Saya menghargai upaya Menteri Erick, termasuk langkah-langkah tegas terhadap BUMN yang tidak produktif,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Rabu (28/8), Komisi VI menerima aspirasi dari serikat pekerja PT Indofarma terkait hak-hak ketenagakerjaan yang belum terpenuhi. Dalam kesimpulan Rapat Kerja tersebut, Komisi VI mendorong penyelesaian masalah ketenagakerjaan di PT Indofarma. (ted)
as a preferred source on Google
