Jakarta (beritajatim.id) – Cadangan beras nasional mencatat capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Data terbaru menunjukkan stok beras yang dikelola Perum Bulog telah mencapai sekitar 3,9 juta ton pada Maret 2026, angka tertinggi untuk periode tersebut sejak Indonesia merdeka.
Informasi tersebut disampaikan Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Jakarta Utara, Jumat (13/3/2026).
Menurut Rizal, jumlah cadangan beras nasional masih berpotensi meningkat dan diproyeksikan menembus lebih dari 4,3 juta ton pada akhir Maret 2026 seiring peningkatan serapan gabah dan beras dari petani.
Capaian tersebut menjadi indikator kuat bagi ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap ketersediaan bahan pokok di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.
Polri Dukung Distribusi Pangan Nasional
Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi pangan berjalan lancar, Polri turut terlibat aktif dalam penyaluran bahan pokok ke berbagai daerah.
Wakil Kepala Kepolisian RI, Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa institusinya bekerja sama dengan Bulog untuk membantu distribusi beras serta komoditas pangan lainnya agar dapat menjangkau masyarakat secara merata.
Melalui jaringan kepolisian di seluruh Indonesia, Polri mendukung distribusi sekitar 80.000 ton beras per bulan, disertai penyaluran puluhan ribu kiloliter minyak goreng guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar.
Sinergi ini dinilai penting untuk memastikan program stabilisasi harga dari pemerintah benar-benar sampai ke konsumen tanpa gangguan distribusi atau praktik spekulasi pasar.
Target Serapan Beras 2026 Capai 4 Juta Ton
Bulog juga menargetkan serapan beras nasional pada tahun 2026 mencapai 4 juta ton. Jika target tersebut tercapai, cadangan beras pemerintah diproyeksikan dapat menembus lebih dari 5 juta ton pada akhir tahun.
Surplus cadangan tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat fondasi swasembada pangan nasional, sekaligus menjadi bantalan untuk menghadapi potensi gejolak harga di pasar domestik maupun global.
Selain beras, pemerintah juga memastikan ketersediaan komoditas penting lainnya. Pasokan minyak goreng disiapkan sekitar 43.000 kiloliter per bulan, sementara stok gula nasional dinyatakan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.
Program Gerakan Pangan Murah Terus Diperluas
Sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga, Polri melanjutkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dijalankan sejak 2025.
Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus membantu menekan potensi inflasi pangan.
Melalui Satuan Tugas GPM Polri, distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus diperkuat.
Pada 2025, realisasi penyaluran beras SPHP bahkan melampaui target nasional. Dari target awal sekitar 131.883 ton, distribusi yang dilakukan mencapai 195.636 ton, atau sekitar 148 persen dari target.
Keberhasilan tersebut membuat Polri kembali dipercaya untuk menyalurkan beras SPHP pada tahun anggaran 2026 dengan target sekitar 82.800 ton, setara sekitar 10 persen dari total penyaluran nasional yang dikelola Bulog.
Distribusi Pangan Libatkan Jajaran Polri di Seluruh Indonesia
Untuk memastikan distribusi berjalan efektif, Polri mengoptimalkan keterlibatan seluruh jajaran mulai dari tingkat Polda hingga Polres.
Pada pelaksanaan kegiatan nasional terbaru, bazar dan pasar murah digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda di Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti ribuan peserta secara daring dan ratusan ribu masyarakat secara langsung.
Dalam kegiatan tersebut, jajaran kepolisian di berbagai daerah menyalurkan sekitar 1,3 juta kilogram beras atau setara 1.337 ton kepada masyarakat.
Kolaborasi antara Polri, TNI, dan Bulog dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat sistem distribusi nasional.
Dengan cadangan beras pemerintah yang berada pada level tertinggi serta dukungan distribusi yang masif, pemerintah menilai kondisi ketahanan pangan nasional berada dalam posisi yang relatif kuat hingga akhir 2026. (tin)
as a preferred source on Google
