Jakarta (beritajatim.id) – Tim Pengawas (Timwas) DPR mengusulkan agar pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan haji, terutama dalam penyediaan bahan makanan bagi jemaah haji.
Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menyampaikan bahwa selain mendapatkan manfaat ekonomi, langkah ini juga membuka peluang bisnis bagi BUMN terkait dengan pelaksanaan haji. Menurut Luluk, besarnya jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai ratusan ribu setiap tahunnya merupakan potensi yang perlu digali lebih lanjut.
“Kita akan meminta BUMN pangan seperti ID FOOD atau RNI untuk melihat kemungkinan dan peluang perbaikan di tahun-tahun mendatang, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi jemaah haji kita,” ujar Luluk saat mengunjungi salah satu perusahaan katering di Madinah, Sabtu (8/6/2024).
Luluk menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi, agar upaya Indonesia untuk masuk dalam sistem penyediaan penyelenggaraan haji dapat berjalan optimal. Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan kesiapan DPR dalam menyelesaikan kendala yang mungkin muncul di lapangan.
“Pemerintah sudah memiliki kontak bisnis di sini yang bisa dilakukan melalui G to G atau B to B. Jika dilakukan B to B, kita perlu melihat regulasinya seperti apa, terutama terkait perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi. Dengan begitu, BUMN kita bisa berkontribusi maksimal dan mengambil peran strategis, karena ini menyangkut potensi besar. Sayang jika keuntungan ini terus mengalir ke negara tetangga kita,” tuturnya.
Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang besar bagi BUMN untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan haji, sekaligus mendukung perekonomian Indonesia melalui ekspor bahan baku makanan bagi jemaah haji. (adi)
as a preferred source on Google
