Jakarta (beritajatim.id) – Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming, bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, serta Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan bersama Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta.
Dalam rapat ini, Wapres Gibran menyoroti beberapa isu pendidikan yang terus berulang setiap tahun, terutama kebijakan zonasi, perlindungan bagi guru, dan penciptaan lingkungan sekolah yang aman.
Gibran menyampaikan, meskipun kebijakan zonasi memiliki manfaat, implementasinya masih menghadapi tantangan besar terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah. “Zonasi adalah program yang baik, tetapi masih belum dapat diterapkan dengan merata di semua wilayah,” ujarnya.
Selain itu, Wapres Gibran menegaskan pentingnya perlindungan terhadap guru serta perlunya perhatian khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah. Ia menyampaikan, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua pihak, baik guru maupun siswa.
“Tidak boleh ada lagi kekerasan, bullying, atau kriminalisasi terhadap guru,” tegas Gibran.
Wapres juga mendukung program pendidikan yang berfokus pada keterampilan teknologi, seperti pengajaran coding dan matematika sejak dini, untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai ahli teknologi masa depan.
Di akhir arahannya, Gibran meminta agar implementasi program strategis dari Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat dikawal dengan baik oleh para Kepala Dinas Pendidikan. “Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang baik dan program ini berjalan dengan efektif,” katanya.
Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK menjadi topik utama yang dibahas karena peran pentingnya dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
Namun, kedua kebijakan ini masih menghadapi tantangan terkait infrastruktur dan distribusi guru yang belum optimal di beberapa daerah.
Melalui pertemuan ini, diharapkan solusi yang lebih relevan dan efektif dapat ditemukan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di Indonesia. (hdl)
as a preferred source on Google
