Jakarta (beritajatim.id) – Demokrasi Indonesia dinilai tengah menghadapi tantangan serius akibat maraknya peran buzzer politik dan relawan yang bekerja di luar sistem formal demokrasi.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, menegaskan fenomena ini menyebabkan degradasi kualitas demokrasi yang semakin kritis. Ia menyebut kerusakan tersebut dapat dijelaskan melalui teori “Tragedy of the Commons”.
“Jika ruang publik, yang bersifat fisik atau common property, dipakai tanpa batas, maka ruang publik tersebut akan rusak. Hal serupa kini terjadi pada ruang publik politik yang bersifat intangible, yaitu demokrasi dan arus informasi,” ujar Didik.
Demokrasi Alami Kelelahan Sistemik
Menurut Didik, derasnya arus informasi dalam sistem politik mengakibatkan demokrasi mengalami kelelahan dan kerusakan serius.
“Fungsi check and balances kini menjadi rusak karena aspirasi tidak lagi datang dari hati nurani rakyat, melainkan dibentuk oleh mesin bot dan buzzer politik,” jelasnya.
Ia juga menilai dalam satu dekade terakhir, teknologi kecerdasan buatan (AI) justru dipakai secara sistematis oleh negara untuk kepentingan politik sempit. “Tujuannya membungkam demokrasi melalui buzzer dan relawan politik,” tambahnya.
Megawati Serukan Hapus Buzzer Politik
Kondisi ini sebelumnya juga disorot oleh Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri. Ia bahkan menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menghentikan praktik buzzer.
“Saya sudah bilang supaya Pak Prabowo membuang buzzer-buzzer itu. Mereka hanya menimbulkan perpecahan dan belum tentu faktanya benar,” tegas Megawati.
Didik menilai seruan Megawati relevan untuk menyelamatkan demokrasi dari kerusakan lebih jauh.
Regulasi Jadi Kunci Menjaga Demokrasi
Lebih lanjut, Didik mengingatkan bahwa media sosial yang dibiarkan liar tanpa regulasi adalah bencana bagi politik. Ia menekankan pentingnya norma dan aturan main agar ruang publik digital tetap sehat.
“Anjuran Megawati sebagai politisi senior perlu diindahkan agar tidak ada lagi buzzer yang merusak demokrasi. Pemerintah harus segera menyusun regulasi yang adil dan kolektif,” tutupnya. (hdl)
as a preferred source on Google
