Bandung (beritajatim.id) – Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan produktif bagi sektor pertanian dan industri padat karya sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan sekaligus menopang daya saing industri nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa pemerintah kini mengandalkan dua skema prioritas, yakni Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
“Kredit Alsintan akan memperkuat mekanisasi dan produktivitas pertanian, sementara KIPK menopang modal kerja, menjaga daya saing industri, serta mempertahankan lapangan kerja di daerah,” kata Ferry dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan dan Kredit Industri Padat Karya di Bandung, Rabu (20/8).
FGD tersebut juga membahas optimalisasi penyaluran Kredit Alsintan yang telah diatur dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2025 dan revisinya, Permenko Nomor 6 Tahun 2025. Hingga 19 Agustus 2025, penyaluran Kredit Alsintan mencapai Rp30,73 miliar kepada 43 debitur, dengan Bank Sulselbar mendominasi penyaluran sebesar Rp17,85 miliar.
Strategi optimalisasi meliputi penyesuaian kebijakan sesuai potensi daerah, edukasi literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, hingga penguatan kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga penyalur kredit.
Sementara itu, KIPK diatur melalui Permenko Nomor 4 Tahun 2025 serta diperkuat dengan Permenperin Nomor 34 Tahun 2025 tentang kriteria penerima. Skema ini menyasar industri padat karya seperti makanan-minuman, tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga mainan anak.
Debitur KIPK dapat mengakses pinjaman antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar untuk satu kali pembiayaan, dengan subsidi bunga pemerintah sebesar 5 persen. Dana ini diharapkan mendukung revitalisasi mesin industri, meningkatkan produktivitas, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.
Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu motor utama implementasi program ini. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Jabar mencapai 5,23 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen. Sektor industri manufaktur, khususnya makanan-minuman, tekstil, dan alas kaki, menyerap jutaan tenaga kerja.
Jabar juga konsisten menempati posisi tiga besar nasional dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 11 Agustus 2025, penyaluran KUR di Jabar mencapai Rp16,89 triliun kepada 315 ribu debitur. Secara nasional, realisasi KUR tercatat Rp162,62 triliun atau 56,57 persen dari target tahun 2025.
FGD di Bandung merupakan bagian dari rangkaian program “KUR The Next: Adaptive and Integrative”, yang melibatkan BUMN perbankan, lembaga penjamin, hingga pelaku usaha. Kegiatan ini juga dirangkai dengan kunjungan ke calon debitur KIPK di Majalaya, Jawa Barat, salah satunya Aep Hendar Cahyadi, pengusaha konveksi kain yang berpotensi menerima pembiayaan Rp1–2 miliar untuk pembelian mesin pencelupan.
Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, serta berbagai bank penyalur dan lembaga penjamin kredit.
Dengan peluncuran Kredit Alsintan dan KIPK, pemerintah berharap pembiayaan produktif dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga daya saing industri, serta memperluas kesempatan kerja di daerah. (hdl)
