Washington DC (beritajatim.id) – Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown untuk pertama kalinya dalam hampir tujuh tahun terakhir, menyusul kebuntuan antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Partai Demokrat terkait pengesahan anggaran federal.
Menurut laporan BBC, sekitar 750.000 pegawai pemerintah terpaksa menjalani cuti tanpa bayaran, sementara sejumlah layanan publik dihentikan sementara. Perseteruan politik ini membuat dana sekitar 1,7 triliun dolar AS—sekitar seperempat dari total anggaran tahunan pemerintah—terblokir, sementara sebagian besar dana lainnya tetap dialokasikan untuk program kesehatan, pensiun, serta pembayaran bunga atas utang nasional yang kini mencapai 37,88 triliun dolar AS.
Senat yang dikuasai Partai Republik menolak untuk kelima kalinya dua rancangan undang-undang terkait pendanaan pemerintah. Usulan Partai Republik ingin memperpanjang pendanaan hingga 21 November, sedangkan versi Demokrat mencakup tambahan subsidi kesehatan yang akan berakhir di akhir tahun.
Senator Demokrat Chris Murphy dari Connecticut menegaskan bahwa Presiden Trump tidak memiliki kekuasaan baru selama masa shutdown. “Presiden tidak bisa menghapus lembaga atau menggunakan dana federal untuk menghukum lawan politiknya. Saat pelanggarannya meningkat, kami akan berdiri lebih teguh melawan korupsi itu,” ujarnya melalui akun X.
Pernyataan Murphy mencerminkan solidaritas yang jarang terjadi di kalangan Demokrat. Sejumlah media AS menilai partai tersebut kini lebih kompak dalam memperjuangkan isu penurunan biaya layanan kesehatan. Associated Press melaporkan, “Demokrat menyambut pertempuran shutdown ini sebagai momen langka untuk bersatu melawan Trump.”
Namun demikian, sejumlah analis memperingatkan bahwa langkah tersebut merupakan “taruhan politik” yang berisiko. Greg Cusack, mantan anggota DPR Iowa, menilai bahwa jika langkah ini gagal mencapai hasil yang diharapkan, Demokrat justru bisa mengalami kerugian politik lebih besar.
Perbedaan mendasar dalam shutdown kali ini dibandingkan sebelumnya adalah meningkatnya tingkat permusuhan antarpartai. “Perbedaan utamanya adalah tingkat kebencian dan kemarahan di balik semua ini. Rasanya sangat berbeda,” kata Patrick Griffin, mantan pejabat Gedung Putih, dikutip The New York Times.
Berdasarkan data dari platform prediksi Kalshi, peluang shutdown ini berlangsung lebih dari 15 hari mencapai 62 persen. Jika berlarut, dampaknya diperkirakan akan jauh lebih besar, baik secara ekonomi maupun politik.
Situasi ini menjadi potret nyata meningkatnya polarisasi politik di Amerika Serikat sejak era Trump. Hampir semua isu—mulai dari imigrasi, perpajakan, hingga layanan kesehatan—menjadi bahan perdebatan partisan tanpa titik temu. Tujuan utama kedua partai tampaknya bukan lagi mencari solusi, melainkan saling menjatuhkan.
Kondisi ini diperparah oleh insiden terbaru yang mengguncang dunia politik AS, yakni penembakan terhadap aktivis konservatif Charlie Kirk. Alih-alih fokus pada isu pengendalian senjata, kedua kubu justru saling menyalahkan dan memperkeruh ketegangan politik nasional.
Sebuah laporan dari Democratic Erosion Consortium bahkan menyebut, Polarisasi di Amerika Serikat kini menjadi alat bagi mereka yang berkuasa. (hdl)
as a preferred source on Google
