Washington DC (beritajatim.id) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu malam (12/11 waktu setempat) menandatangani RUU pendanaan pemerintah, mengakhiri penutupan (shutdown) terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat yang berlangsung selama 43 hari.
Penutupan pemerintahan itu telah menyebabkan ribuan pekerja federal tidak menerima gaji, penundaan perjalanan udara, serta antrean panjang di bank makanan di berbagai negara bagian.
Langkah Trump menandai berakhirnya kebuntuan politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres terkait perdebatan soal kebijakan pajak dan anggaran.
“Saya ingin mengatakan kepada rakyat Amerika, jangan lupakan apa yang mereka (Demokrat) lakukan pada negara kita,” kata Trump, menyalahkan oposisi atas kebuntuan yang terjadi.
Kongres Sahkan RUU Setelah Perdebatan Panjang
RUU pendanaan tersebut disetujui oleh DPR AS melalui pemungutan suara 222-209, setelah sebelumnya disahkan oleh Senat pada Senin (10/11).
Perdebatan utama antara kedua kubu berpusat pada perpanjangan kredit pajak kesehatan (enhanced tax credit) yang menurunkan biaya asuransi di bawah Affordable Care Act. Demokrat menolak mendukung rancangan jangka pendek tanpa klausul itu, sementara Partai Republik menilai isu pajak harus dibahas terpisah.
Ketua Komite Alokasi Anggaran DPR, Tom Cole (Republik), menyatakan penutupan pemerintahan tidak pernah berhasil mencapai tujuan politik.
“Shutdown tidak pernah berhasil. Dan kali ini pun tidak,” ujarnya.
Isi dan Dampak RUU Pendanaan Pemerintah
RUU baru tersebut mencakup:
- Pendanaan untuk tiga undang-undang pengeluaran tahunan dan perpanjangan anggaran hingga 30 Januari tahun depan.
- Jaminan pembayaran bagi pekerja federal yang sempat dirumahkan.
- Pendanaan program bantuan pangan hingga akhir tahun anggaran.
- Tambahan $203,5 juta untuk keamanan anggota parlemen dan $28 juta bagi keamanan Mahkamah Agung.
Selain itu, undang-undang tersebut membatalkan pemecatan pekerja federal selama masa penutupan pemerintahan dan melindungi mereka dari PHK tambahan hingga Januari.
Namun, muncul kontroversi atas pasal baru yang memungkinkan senator menuntut lembaga federal hingga $500.000 jika data elektronik mereka diakses tanpa pemberitahuan. Sejumlah pihak menilai ketentuan ini muncul untuk melindungi sekutu politik Trump yang tengah diselidiki FBI.
Perdebatan Soal Subsidi Kesehatan Belum Usai
Perdebatan soal perpanjangan subsidi asuransi kesehatan diprediksi masih berlanjut hingga pemungutan suara lanjutan di Senat pada Desember mendatang.
Ketua DPR Mike Johnson menyebut Demokrat sengaja memanfaatkan dampak shutdown untuk tekanan politik.
“Mereka tahu ini akan menyakitkan, dan mereka tetap melakukannya,” katanya.
Sementara Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat di DPR, menegaskan perjuangan memperpanjang subsidi kesehatan belum selesai. “Pertarungan ini belum berakhir. Kami baru memulai,” tegasnya.
Tanpa perpanjangan subsidi, Biro Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan premi asuransi akan naik dua kali lipat dan lebih dari dua juta warga Amerika berisiko kehilangan perlindungan kesehatan tahun depan. (ris)
as a preferred source on Google
