Tokyo (beritajatim.id) – Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan langkah besar dalam kebijakan pertahanannya dengan membuka peluang merevisi prinsip non-nuklir yang telah dianut selama puluhan tahun.
Laporan media setempat, Perdana Menteri Sanae Takaichi sedang mengeksplorasi kemungkinan perubahan sebagai bagian dari penyusunan ulang National Security Strategy dan dua dokumen keamanan terkait.
Dorongan untuk meninjau ulang prinsip ini dipicu kekhawatiran bahwa ketentuan “tidak mengizinkan masuknya” senjata nuklir dapat mengurangi efektivitas payung nuklir Amerika Serikat, terutama jika terjadi situasi darurat di kawasan.
Perubahan Besar dalam Doktrin Keamanan Pasca-Perang
Jika terealisasi, revisi ini akan menjadi perubahan fundamental dalam doktrin keamanan Jepang. Sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi korban serangan bom atom, Jepang selama ini memosisikan diri sebagai advokat kuat dunia bebas nuklir. Perubahan sikap berpotensi menimbulkan resistensi luas di dalam negeri maupun dari komunitas internasional.
Prinsip non-nuklir Jepang terdiri dari tiga poin: tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir.
Menurut sumber Kyodo, Takaichi masih berupaya mempertahankan dua poin pertama sesuai kewajiban Jepang dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Namun, ia menilai bahwa pelarangan masuknya senjata nuklir bisa membatasi ruang manuver Amerika Serikat untuk melakukan pencegahan strategis, termasuk kehadiran kapal atau pesawat yang membawa senjata nuklir.
Dalam sesi parlemen awal pekan ini, Takaichi mengisyaratkan bahwa tidak ada jaminan tiga prinsip itu akan tetap dituliskan secara lengkap dalam versi terbaru strategi keamanan. Ia sebelumnya juga menyebut prinsip tersebut “tidak realistis” dalam bukunya tahun 2024.
Rencana revisi kini bergulir di internal Partai Demokrat Liberal (LDP), yang dijadwalkan merumuskan rekomendasi resmi pada musim semi tahun depan. Pemerintah Jepang berpotensi merampungkan pembaruan dokumen keamanan menyeluruh sebelum akhir 2026.
Opsi Kapal Selam Nuklir Ikut Dipertimbangkan
Selain wacana revisi prinsip non-nuklir, pemerintah Jepang juga mempertimbangkan penggunaan kapal selam bertenaga nuklir. Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi mengatakan situasi keamanan kawasan semakin berat, sehingga opsi tersebut mulai dibahas sebagai bagian dari modernisasi armada Self-Defense Force.
Rencana perubahan kebijakan ini memicu reaksi keras dari Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menilai sikap Jepang yang semakin ambigu terhadap prinsip non-nuklir memperlihatkan pergeseran negatif dalam arah kebijakan pertahanan negara tersebut.
Lin juga menyoroti peningkatan anggaran militer Jepang, pelonggaran aturan ekspor senjata, serta pengembangan kemampuan ofensif beberapa tahun terakhir. Ia mempertanyakan komitmen Jepang terhadap kebijakan pertahanan diri eksklusif dan warisan sejarahnya pasca-Perang Dunia II.
Dalam pernyataannya, Lin meminta Jepang kembali pada jalur pembangunan damai serta menghentikan langkah yang dianggap dapat memperkeruh kepercayaan regional.
Penolakan dari Kelompok Anti-Nuklir di Jepang
Di dalam negeri, kelompok anti-nuklir Jepang menyatakan kekhawatiran mendalam. Mereka menilai Jepang memiliki tanggung jawab moral, yang lahir dari tragedi Hiroshima dan Nagasaki, untuk menentang keberadaan senjata nuklir dalam bentuk apa pun di wilayahnya.
Namun, pergeseran politik dan menguatnya kelompok konservatif membuat arah kebijakan luar negeri semakin tegas dan agresif.
Tahun ini, yang menandai 80 tahun berakhirnya Perang Tiongkok-Jepang dan pemulihan Taiwan, Tiongkok kembali mengingatkan Jepang untuk membangun kepercayaan kawasan lewat tindakan nyata, bukan retorika. (ris)
as a preferred source on Google
