Jakarta (beritajatim.id) — Anggota Komisi XIII DPR RI M Shadiq Pasadigoe menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) serta penyediaan rumah relokasi yang layak dan aman bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, dan wilayah sekitarnya. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan serta pemenuhan hak dasar masyarakat.
Shadiq menyampaikan bahwa berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terdampak terus ia terima melalui beragam saluran komunikasi. Kondisi tersebut menjadi dasar kuat untuk mendorong pemerintah agar segera memberikan kepastian kepada warga, khususnya terkait ketersediaan tempat tinggal yang aman. Ia menilai, penundaan penyediaan hunian berpotensi memperpanjang situasi rentan yang dihadapi masyarakat di kawasan rawan bencana atau zona merah.
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatra Barat I itu juga menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia. Hak atas hunian yang layak dinilainya sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi negara, terutama dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, kehadiran negara secara cepat dan nyata sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketidakpastian.
Selain aspek fisik, Shadiq menyoroti bahwa proses pemulihan pascabencana tidak semata-mata berfokus pada pembangunan infrastruktur. Ia menilai pemulihan juga harus diarahkan pada upaya mengembalikan martabat, rasa aman, serta harapan warga yang terdampak. Dalam konteks tersebut, kolaborasi seluruh elemen, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, menjadi kunci agar Tanah Datar dapat bangkit secara berkelanjutan.
Berdasarkan perkembangan terkini, status tanggap darurat di Kabupaten Tanah Datar masih diberlakukan hingga 17 Desember 2025. Sementara itu, pemerintah provinsi menetapkan status tanggap darurat di tingkat Sumatra Barat hingga 22 Desember 2025. Selama masa tersebut, berbagai unsur mulai dari pemerintah, TNI–Polri, relawan, hingga masyarakat terus bergerak mempercepat pemulihan awal agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, upaya perbaikan infrastruktur juga menunjukkan kemajuan. Akses di kawasan Jalan Lembah Anai mulai berfungsi kembali, dengan sepeda motor sudah dapat melintas. Adapun akses bagi kendaraan roda empat direncanakan kembali dibuka pada 17 Desember 2025. Pemulihan jalur ini dinilai krusial karena merupakan akses strategis yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, sekaligus mendukung mobilitas dan distribusi logistik warga.
Seiring dengan berkembangnya situasi dan semakin banyaknya aspirasi masyarakat terdampak, Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan pascabencana. Fokus pengawalan tersebut diarahkan pada percepatan penyediaan Huntara serta jaminan rumah relokasi yang memenuhi standar keselamatan, prinsip kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (ris)
as a preferred source on Google
