Surabaya (beritajatim.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD di Surabaya, Senin (30/3/2026). Penyampaian tersebut menjadi bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sekaligus gambaran capaian pembangunan sepanjang tahun anggaran berjalan.
Dalam paparannya, Khofifah mengungkapkan bahwa realisasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025 mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator program. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan konsistensi pelaksanaan program pembangunan daerah yang berjalan efektif.
Selain itu, sepanjang tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berhasil meraih 133 penghargaan dari berbagai sektor. Pencapaian tersebut menjadi indikator pengakuan atas kinerja pembangunan yang dinilai berhasil di tingkat nasional maupun regional.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan tercatat melampaui target. Hingga akhir Desember 2025, pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau sekitar 104,65 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah berada di angka Rp31,20 triliun atau sekitar 93,82 persen, menunjukkan pengelolaan anggaran yang dinilai efisien dan terukur.
Kinerja ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif di tengah dinamika global. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,33 persen, melampaui target RKPD. Jawa Timur turut memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen serta 25,29 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa, mempertegas perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Jawa Timur sepanjang 2025 berada di angka 2,93 persen, masih dalam rentang sasaran nasional. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pengendalian harga serta efektivitas kebijakan distribusi dan ketersediaan barang di tengah tantangan global.
Sektor investasi juga mencatat capaian signifikan dengan realisasi sebesar Rp147,7 triliun, menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Jawa Timur yang dinilai semakin kondusif.
Di bidang perdagangan, nilai ekspor Jawa Timur tumbuh 16,61 persen, terutama didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas. Aktivitas misi dagang baik dalam negeri maupun luar negeri turut memberikan kontribusi besar terhadap transaksi ekonomi, termasuk kerja sama perdagangan dengan Singapura yang menghasilkan nilai signifikan.
Capaian pembangunan juga tercermin pada indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,30 persen, dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dalam periode lima tahun terakhir, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan penurunan kemiskinan terbesar secara nasional.
Keberhasilan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan status desa mandiri. Berdasarkan data pemerintah pusat, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia, mencapai 4.716 desa atau sekitar 23 persen dari total nasional.
Indikator sosial lainnya juga menunjukkan tren membaik. Rasio ketimpangan menurun menjadi 0,359, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,13. Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Khofifah juga menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari peningkatan indeks sosial dan lingkungan yang menunjukkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi.
Dalam aspek penguatan sumber daya manusia, Pemprov Jawa Timur terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan IPM serta berbagai indikator layanan publik yang menunjukkan kinerja terbaik secara nasional.
Selain itu, implementasi program prioritas nasional juga menunjukkan hasil signifikan. Jawa Timur menjadi provinsi tercepat dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan capaian 100 persen kelembagaan. Di sektor pendidikan, sebanyak 26 Sekolah Rakyat telah beroperasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan.
Menutup penyampaiannya, Khofifah menegaskan bahwa capaian pembangunan tahun 2025 menjadi fondasi penting menuju visi pembangunan jangka panjang. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Jawa Timur.
Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, Jawa Timur diyakini akan semakin berperan strategis dalam mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (rio)
as a preferred source on Google
