Teheran (beritajatim.id) – Pemerintah Iran menyatakan belum memiliki rencana untuk melanjutkan putaran kedua perundingan dengan Amerika Serikat, memperdalam ketidakpastian diplomatik di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, pada Senin (20/4).
Baghaei menegaskan bahwa pemerintah Iran tidak dapat mengabaikan kerugian besar yang dialami dalam setahun terakhir serta apa yang disebutnya sebagai pelanggaran berulang dalam proses diplomasi oleh Washington. Ia menuding Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional dalam beberapa kesempatan, termasuk melalui aksi militer yang berdampak pada warga dan aset negara Iran.
Pernyataan tersebut muncul saat pemerintah Pakistan bersiap menjadi tuan rumah lanjutan negosiasi di Islamabad. Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan bahwa Wakil Presiden JD Vance akan memimpin delegasi AS, sementara Presiden Donald Trump menyatakan timnya dijadwalkan tiba dalam waktu dekat.
Namun, Iran menegaskan bahwa setiap keputusan terkait kelanjutan perundingan akan didasarkan pada kepentingan nasional dan keamanan negara. Sikap ini mencerminkan meningkatnya ketegangan yang tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga militer.
Situasi semakin memanas di kawasan Selat Hormuz, yang merupakan jalur penting bagi distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak global. Ketegangan meningkat setelah pasukan AS menyita kapal kargo berbendera Iran sebagai bagian dari blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Meski sebelumnya Iran menyatakan jalur tersebut tetap terbuka, kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang jauh dari normal.
Baghaei menilai Iran tidak dapat secara sepihak memulihkan lalu lintas di Selat Hormuz karena situasi yang ia gambarkan sebagai kondisi “semi-perang”. Ia juga menyinggung pelanggaran gencatan senjata serta ancaman terhadap pelabuhan dan kapal Iran sebagai faktor utama ketidakstabilan.
Ketegangan ini berpotensi menggagalkan gencatan senjata sementara yang dimediasi Pakistan dan dijadwalkan berakhir dalam waktu dekat. Hingga kini belum ada kepastian apakah kesepakatan tersebut akan diperpanjang. Presiden Donald Trump bahkan mengeluarkan peringatan keras terkait kemungkinan aksi militer lanjutan jika tidak tercapai kesepakatan baru.
Iran menegaskan tidak akan menerima tekanan dalam bentuk tenggat waktu maupun ultimatum. Baghaei memperingatkan bahwa setiap tindakan agresif dari Amerika Serikat atau sekutunya akan mendapat respons tegas dari militer Iran.
Dalam isu program nuklir, Iran juga menepis spekulasi terkait kemungkinan pemindahan cadangan uranium yang telah diperkaya ke luar negeri. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan capaian nuklir di dalam negeri.
Sebelumnya, sempat muncul laporan mengenai opsi kompromi seperti penghentian sementara pengayaan uranium atau pengurangan kadar uranium tingkat tinggi. Di sisi lain, Amerika Serikat disebut mendorong kesepakatan yang lebih ketat, termasuk penghentian jangka panjang dan penghapusan total cadangan tersebut.
Laporan lain menyebutkan adanya proposal yang melibatkan pencairan dana Iran yang dibekukan senilai miliaran dolar sebagai bagian dari kesepakatan. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak terkait skema tersebut.
Sementara itu, anggota parlemen Iran Ebrahim Azizi menegaskan bahwa negaranya tetap terbuka untuk dialog dengan Amerika Serikat, namun tidak dengan syarat yang merugikan kedaulatan nasional.
Perkembangan ini menjadi perhatian global karena berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah serta pasar energi dunia. Ketidakpastian yang berkepanjangan juga meningkatkan risiko konflik terbuka yang dapat berdampak luas secara ekonomi dan geopolitik. (ian)
as a preferred source on Google
