Teheran (beritajatim.id) – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah parlemen Iran menegaskan tidak ada pilihan lain selain menerima hak-hak rakyat Iran sebagaimana tercantum dalam proposal 14 poin yang diajukan Teheran. Pernyataan itu muncul di tengah memudarnya harapan tercapainya kesepakatan damai antara kedua negara.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada Senin (12/5/2026) menyatakan bahwa pendekatan selain menerima tuntutan Iran hanya akan menghasilkan kegagalan berulang. Melalui unggahan di media sosial, ia juga menyindir bahwa semakin lama konflik berlarut, semakin besar biaya yang harus ditanggung pembayar pajak Amerika Serikat.
Ghalibaf turut memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Iran siap memberikan respons keras terhadap setiap bentuk agresi. Ia menegaskan negaranya telah menyiapkan berbagai opsi jika ketegangan terus meningkat.
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak respons Iran terhadap proposal Washington yang dikirim sehari sebelumnya. Trump menilai jawaban Teheran menunjukkan kedua pihak masih memiliki perbedaan tajam dalam sejumlah isu utama.
Trump bahkan menyebut gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat kini berada dalam kondisi rapuh. Menurutnya, respons Iran memperburuk peluang tercapainya kesepakatan baru yang sebelumnya diharapkan mampu menghentikan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Dalam proposalnya, Iran meminta penghentian konflik di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon yang masih dilanda pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Selain itu, Teheran menuntut kompensasi atas kerusakan akibat konflik, penghentian blokade laut Amerika Serikat, jaminan tidak ada serangan lanjutan, hingga pemulihan kembali penjualan minyak Iran di pasar internasional.
Iran juga menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz, jalur strategis yang selama ini menjadi titik vital distribusi energi dunia. Penutupan jalur pelayaran di kawasan tersebut memicu kekhawatiran global karena sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia melewati perairan itu.
Trump menilai tuntutan Iran sulit diterima dan menyebut respons tersebut sebagai ancaman terhadap keberlangsungan gencatan senjata yang telah berlaku sejak April lalu. Ia bahkan mengaku tidak menyelesaikan membaca proposal Iran karena menganggap isinya tidak konstruktif.
Sebelumnya, Amerika Serikat mengusulkan penghentian konflik terlebih dahulu sebelum membahas isu yang lebih sensitif, termasuk program nuklir Iran. Namun Teheran tetap bersikeras mempertahankan hak-hak strategisnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan bahwa tuntutan negaranya merupakan hak yang sah dan bukan permintaan berlebihan. Ia menyebut Iran hanya ingin memastikan perdamaian regional, penghentian tekanan militer, pembukaan akses perdagangan, dan keamanan jalur pelayaran internasional.
Di saat bersamaan, Kepala Organisasi Energi Atom Iran Mohammad Eslami menegaskan bahwa teknologi nuklir dan pengayaan uranium bukan bagian yang bisa dinegosiasikan dengan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Iran tetap mempertahankan sikap keras terhadap program nuklirnya di tengah tekanan internasional.
Situasi semakin memanas setelah Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya tengah mempertimbangkan kembali operasi militer Project Freedom untuk mengawal kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Operasi itu disebut akan diperluas cakupannya jika kembali dijalankan.
Trump mengatakan belum ada keputusan final terkait pengaktifan kembali operasi tersebut. Sebelumnya, Project Freedom sempat diluncurkan pekan lalu, namun dihentikan kurang dari 48 jam kemudian.
Perkembangan terbaru ini menambah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan memicu kekhawatiran pasar energi global terhadap potensi gangguan distribusi minyak dunia apabila konflik terus meningkat. (hdl)
as a preferred source on Google
