Surabaya (beritajatim.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital melalui perluasan program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Komitmen strategis ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026).
Forum tingkat tinggi tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta dihadiri oleh perwakilan dari 43 kabupaten dan kota di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan pemerintah pusat yang telah menetapkan empat wilayah di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi, sebagai daerah percontohan awal.
Menurut Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini, keberhasilan eksekusi di empat titik tersebut menjadi modal serta rekam jejak yang kuat untuk mereplikasi program ke wilayah
lain. Mengingat kesiapan infrastruktur digital dan kematangan ekosistem pemerintahan lokal yang sudah mumpuni, Khofifah mengusulkan tambahan empat daerah baru untuk ikut serta dalam fase perluasan ini, yakni Kota Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Probolinggo. Dengan total 38 kabupaten dan kota di bawah yurisdiksinya, penambahan cakupan digitalisasi dinilai krusial agar distribusi bantuan sosial regional berjalan jauh lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Kendati optimistis dengan integrasi teknologi ini, Pemprov Jawa Timur tetap memberikan catatan kritis terkait validitas data di lapangan. Khofifah Indar Parawansa mengingatkan bahwa kesuksesan platform digital sangat bergantung pada kualitas basis data penerima manfaat.
Guna menekan potensi inclusion error maupun exclusion error yang kerap dipicu oleh warga yang belum terdaftar (unregistered people) serta data yang belum terverifikasi, Pemprov Jawa Timur siap memperketat proses pemutakhiran data secara berkala dengan menyajikan informasi yang lebih detail dan akurat dari tingkat akar rumput.
Di samping persoalan data, pengalaman riil di lapangan juga dibagikan sebagai bahan evaluasi kebijakan nasional. Salah satunya mencakup formula dukungan bagi pilar-pilar sosial dan agen daerah yang terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran, agar penyesuaian operasional tidak mengganggu kualitas pelayanan masyarakat.
Tantangan teknis administratif seperti proses pembukaan rekening bank bagi penerima bansos di awal program juga disoroti agar tata kelola rekening ke depan dapat disempurnakan demi menjamin kecepatan dan keberlanjutan penyaluran perlindungan sosial.
Sejalan dengan visi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan pilar penting dari percepatan Government Technology (GovTech) nasional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integratif dan bersih.
Merespons dinamika di Jawa Timur, Tito Karnavian memberikan dukungan penuh terhadap usulan penambahan daerah piloting baru dan berkomitmen penuh mengoordinasikan jajaran pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda besar yang dipimpin oleh Dewan Ekonomi Nasional.
Secara khusus, ia memuji Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Jawa Timur yang menunjukkan progres implementasi paling impresif dan berpotensi menyelesaikan fase adaptasi teknologi ini lebih awal dari target nasional menggunakan sistem terintegrasi yang sepenuhnya dibangun oleh talenta lokal.
Urgensi pemanfaatan teknologi mutakhir ini dipertegas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan bahwa seluruh proses evaluasi sistem berbasis digital dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) ini ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026.
Langkah ini merupakan persiapan matang sebelum peluncuran skala nasional yang dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Oktober mendatang.
Melalui sinergi lintas sektor dan kekompakan implementasi yang bertahap namun berkelanjutan, optimalisasi GovTech ini diproyeksikan mampu menyelamatkan potensi kebocoran anggaran negara hingga lebih dari Rp 1.500 triliun, sekaligus mendongkrak tax ratio Indonesia secara bertahap menuju angka 11 hingga 13 persen setara dengan negara-negara maju di kawasan ASEAN. (hdl)
as a preferred source on Google
