Jakarta (beritajatim.id) – Insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, memicu keprihatinan mendalam sekaligus sorotan terhadap keselamatan bangunan pesantren di Indonesia.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Dini Rahmania, meminta pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan bangunan pesantren.
Menurutnya, langkah tersebut perlu melibatkan Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah agar mitigasi bencana di lingkungan pondok pesantren bisa berjalan optimal.
“Hal ini mencakup audit kelayakan bangunan asrama secara menyeluruh serta penerapan standar keamanan bangunan yang ketat,” kata Dini di Jakarta, Selasa (30/9).
Dini juga menekankan pentingnya pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi santri maupun pengelola pesantren. Dengan begitu, risiko jatuhnya korban jiwa bisa diminimalisir jika terjadi peristiwa serupa.
“Peristiwa robohnya bangunan ini menjadi peringatan keras bahwa keselamatan santri harus menjadi prioritas utama. Apalagi banyak pesantren dan sekolah berasrama berada di wilayah rawan bencana,” ujarnya.
Selain menyampaikan usulan mitigasi, Dini juga menyampaikan belasungkawa dan keprihatinannya kepada para korban dan keluarga. Ia berharap tragedi serupa tidak terulang kembali, sehingga pesantren dapat menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi para santri.
“Keselamatan para santri adalah jaminan bagi orang tua. Dengan langkah konkret, kita bisa memastikan pesantren menjadi tempat yang layak sekaligus aman,” tegasnya.
Sebelumnya, bangunan Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin (29/9) sore ketika ratusan santri sedang melaksanakan shalat berjamaah di mushalla lantai bawah. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Edy Prakoso, menjelaskan insiden terjadi sekitar pukul 15.35 WIB saat proses pengecoran bangunan tengah berlangsung sejak pagi. (ted)
as a preferred source on Google
