Jakarta (beritajatim.id) – Konferensi iklim COP30 di Brasil memasuki tahap krusial tanpa kepastian hasil, setelah negara-negara peserta kembali gagal mencapai kata sepakat atas rancangan kesepakatan final. Pertemuan yang dijadwalkan berakhir pada Jumat di Kota Belem itu berlangsung hingga larut malam, menandai tingginya tensi negosiasi dalam dua pekan terakhir.
Brasil selaku tuan rumah menempatkan COP30 sebagai momen penentu masa depan kerja sama iklim global. Pemerintah negara itu mendorong seluruh pihak untuk menutup perbedaan pandangan, khususnya mengenai masa depan energi fosil dan urgensi aksi kolektif menghadapi krisis iklim.
Presiden COP30, Andre Correa do Lago, menekankan pentingnya menjaga kesatuan posisi negara-negara peserta untuk mencapai hasil yang dapat diimplementasikan secara global.
Namun, rancangan kesepakatan memicu penolakan dari sejumlah pihak. Uni Eropa menilai dokumen sementara tersebut tidak cukup mendorong upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, sejumlah negara berkembang menolak tekanan dari blok tersebut dan menuntut komitmen pendanaan yang lebih kuat untuk membantu mereka mengatasi dampak perubahan iklim.
Seorang negosiator dari negara berkembang menyampaikan bahwa upaya membatasi bahan bakar fosil harus dibarengi dengan jalur pendanaan yang jelas untuk membantu negara berpenghasilan rendah. Ia menegaskan bahwa tidak dapat ada satu jalur kebijakan tanpa dukungan pendanaan yang memadai, meski pembahasan berlangsung tertutup.
Dorongan untuk menghapuskan minyak, batu bara, dan gas sebagai sumber utama pemanasan global kembali menjadi sorotan, menyusul kekecewaan atas lambatnya implementasi kesepakatan COP28 di Dubai yang meminta transisi dari energi fosil.
Selain itu, perdebatan juga mencakup isu hambatan perdagangan dan besaran dukungan yang dibutuhkan negara rentan untuk beradaptasi terhadap bencana iklim seperti banjir dan kekeringan.
Rancangan dokumen yang ditolak mengusulkan peningkatan signifikan pembiayaan bagi negara berkembang. Usulan tersebut mencakup lonjakan dukungan keuangan secara berlipat ganda serta dorongan untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi pada 2030 dibanding tingkat pada 2025.
Hingga pertemuan memasuki waktu tambahan, belum ada tanda kesepakatan final, menandakan bahwa perbedaan kepentingan negara-negara dunia masih menjadi hambatan utama dalam menghadapi krisis iklim global. (ris)
as a preferred source on Google
