Ponorogo (beritajatim.id) – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan DPR RI dalam Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Pada tahun 2022, sebanyak 80.000 rumah tangga di seluruh Indonesia telah menerima bantuan BPBL, dengan 18.071 di antaranya dialokasikan untuk masyarakat di Jawa Timur. Pada tahun 2023, rencananya program BPBL akan mencapai 125.000 penerima di seluruh Indonesia.
BPBL adalah program bantuan yang menyediakan sambungan listrik baru bagi masyarakat yang kurang mampu. Diharapkan program ini, yang merupakan inisiatif dari Komisi VII DPR RI, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program BPBL ini merupakan inisiatif murni dari anggota Komisi VII DPR yang mendapatkan respons positif dari pemerintah. Dampak dari program ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono, saat meresmikan Program BPBL di Desa Bediwetan, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu (10/6/2023).
Menurut Sartono, pertumbuhan ekonomi masyarakat harus diiringi dengan keadilan yang merata, termasuk hak untuk mendapatkan akses listrik yang juga harus dirasakan oleh masyarakat di pedesaan.
“Kami mencari program yang berdampak positif bagi masyarakat, dan Program BPBL ini salah satunya,” tambah Sartono.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Havidh Nazif, mengungkapkan capaian realisasi penerima BPBL di Provinsi Jawa Timur.
“Pada tahun 2022, sebanyak 18.071 rumah tangga di Provinsi Jawa Timur telah menerima BPBL, yang merupakan 22,5% dari total bantuan pemasangan di seluruh Indonesia,” ujar Havidh.
Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2023, rencananya jumlah penerima BPBL di seluruh Indonesia akan mencapai 125.000. Angka ini meningkat dari realisasi 80.183 penerima pada target 80.000 pada tahun 2022.
Havidh melanjutkan, masyarakat penerima BPBL akan mendapatkan bantuan berupa instalasi listrik rumah yang meliputi 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, serta token listrik pertama.
“Pemasangan instalasi listrik dalam program ini telah melalui sertifikasi teknis, sehingga aman. Kami ingin memberikan rasa aman bagi masyarakat saat menggunakan listrik,” ungkapnya.
EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN (Persero), Tonny Bellamy, menegaskan komitmen PLN dalam mendukung program BPBL.
“PLN berkomitmen untuk mewujudkan akses listrik yang merata dan percepatan penyediaan akses listrik bagi seluruh masyarakat. Ini sejalan dengan kebijakan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” kata Tonny.
Salah satu penerima manfaat BPBL, Purnomo (40), seorang petani dari Desa Bediwetan, mengucapkan terima kasih karena mendapatkan bantuan pasang baru listrik. Sebelumnya, ia mengalirkan listrik dari rumah orangtuanya.
“Saya merasa tidak enak selalu mengalirkan listrik dari orang lain. Dengan memiliki listrik sendiri, saya menjadi mandiri,” ujarnya.
Purnomo, seorang buruh tani musiman dan ayah dua anak, bercerita bahwa kadang-kadang ia bekerja sebagai petani selama tiga bulan, tetapi kadang-kadang menganggur, sementara istrinya adalah ibu rumah tangga.
“Saya merasa terbantu dengan bantuan listrik ini, sehingga tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Lebih baik memiliki listrik sendiri,” tambah Purnomo.
Purnomo adalah salah satu penerima manfaat Program BPBL. Kementerian ESDM telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan pemasangan BPBL tahun anggaran 2022. Penerima BPBL adalah rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T), dan/atau memenuhi syarat untuk menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat setingkat. (end)
as a preferred source on Google
