Bangkalan (beritajatim.id) – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, bersama Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menerima kunjungan spesifik Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Pendopo Agung Bangkalan.
Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Syaiful Huda, sebelumnya meninjau sejumlah infrastruktur strategis, di antaranya Rest Area Suramadu dan Terminal Tipe A yang berada di akses Jalan Suramadu, Bangkalan. Kunjungan ini juga melibatkan pejabat dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, serta Balai Besar Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lukman Hakim memaparkan berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi Kabupaten Bangkalan. Salah satu isu utama adalah keterbatasan akses air bersih. Saat ini, cakupan layanan PDAM di Bangkalan baru mencapai sekitar 11 persen, sementara mayoritas desa masih mengandalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala desa dengan kapasitas terbatas.
“Kami berharap pengelolaan SPAM yang saat ini masih berada di bawah kewenangan pusat dapat dihibahkan atau diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan, agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat,” kata Bupati Lukman.
Selain persoalan air bersih, Bupati juga menyoroti belum adanya fasilitas pengelolaan sampah terpadu. Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah terintegrasi. Ia bahkan mengusulkan agar Terminal Tipe A yang tidak termanfaatkan dapat dialihfungsikan menjadi kawasan pengelolaan sampah terpadu sekaligus dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy).
Bupati Lukman juga menyinggung pemanfaatan Rest Area Suramadu seluas 14 hektare yang hingga kini belum dikelola secara maksimal. Menurutnya, kawasan tersebut berpotensi menjadi destinasi wisata sekaligus pusat pengembangan ekonomi baru, termasuk mendukung keberadaan Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
“Revitalisasi terhadap tiga fasilitas strategis ini akan segera kami lakukan dengan melibatkan berbagai pihak agar bisa dimanfaatkan secara optimal dalam percepatan pembangunan di Bangkalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan perlunya dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan di Bangkalan dapat sejajar dengan daerah lain. Ia menyinggung beberapa proyek prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019, antara lain pembangunan Pelabuhan Bulupandan dan Islamic Centre.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan dukungannya.
“Pada prinsipnya kami sangat mendukung agar kebutuhan dasar masyarakat Bangkalan, seperti air bersih, pengelolaan sampah, dan pengembangan infrastruktur dapat segera direalisasikan. Hal ini tentu membutuhkan sinergi lintas sektor untuk menentukan skema terbaiknya,” ujarnya. (aga)
as a preferred source on Google
