Jakarta (beritajatim.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan rapat koordinasi bersama Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa kehadiran KPK dalam pengawasan penyelenggaraan haji diharapkan memberikan efek psikologis bagi pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan wewenang.
“Saat ini telah ada Peraturan Presiden yang mengatur bahwa BPH akan fokus pada penyelenggaraan haji tahun depan. Dengan pengawasan dari KPK, kami yakin tidak akan ada tumpang tindih kewajiban, sekaligus memberikan efek kejut bagi oknum yang ingin bermain-main dengan penyelenggaraan haji,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).
Fokus pada Transparansi dan Efisiensi
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas fungsi setiap lembaga dalam tata kelola haji. KPK berkomitmen mendorong transparansi pengelolaan dana haji melalui pengawasan yang terintegrasi.
“Sesuai dengan Undang-Undang KPK Pasal 6 huruf (a) dan (c), kami memiliki tugas melakukan pencegahan dan monitoring. Pencegahan dilaksanakan melalui pelaporan gratifikasi dan kepatuhan LHKPN, sementara monitoring kami fokuskan pada tata kelola penyelenggaraan haji agar berjalan sebaik-baiknya,” jelas Setyo.
KPK juga akan mengawasi pembagian tugas antara Kemenag, BPH, dan BPKH untuk menghindari tumpang tindih. Sinergi ini diperlukan agar harmonisasi regulasi dan hubungan kelembagaan dapat tercipta.
Pengawasan Dana Haji Jadi Prioritas
Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, KPK memastikan pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dana haji yang bernilai besar harus diawasi ketat untuk mencegah potensi penyimpangan.
“KPK akan mendampingi agar transparansi pengelolaan dana haji terus terjaga. Tugas kami memastikan harmonisasi peran Kemenag, BPH, dan BPKH, sehingga penyelenggaraan haji dapat berjalan efisien dan efektif,” lanjut Setyo.
Pertemuan ini menjadi langkah awal koordinasi yang lebih solid antara lembaga-lembaga terkait dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan haji sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat. (hdl)
as a preferred source on Google
