Surabaya (beritajatim.id) – Pemanfaatan layanan administrasi kependudukan (adminduk) berbasis digital melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG) terbukti efektif mengurangi kepadatan pemohon di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mencatat penurunan signifikan jumlah warga yang mengurus dokumen kependudukan secara langsung di lokasi tersebut.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyampaikan bahwa sebelum layanan adminduk online dioptimalkan, jumlah pemohon di MPP Siola bisa mencapai sekitar 3.000 orang per hari. Setelah sistem digital diperluas dan dimaksimalkan, angka tersebut turun drastis menjadi maksimal sekitar 400 pemohon per hari.
Menurut Eddy Christijanto, MPP Siola merupakan pusat layanan publik terpadu yang menampung puluhan jenis layanan dari berbagai instansi, mulai dari perpajakan, kejaksaan, hingga kepolisian. Di antara seluruh layanan tersebut, administrasi kependudukan menjadi salah satu yang paling banyak diminati masyarakat.
Penurunan antrean pemohon adminduk ini tidak lepas dari kebijakan Pemkot Surabaya yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan secara mandiri melalui aplikasi KNG maupun pelayanan di tingkat kelurahan. Saat ini, hampir seluruh jenis layanan adminduk telah dapat diselesaikan tanpa harus datang ke MPP Siola.
Layanan yang tersedia secara digital maupun di kelurahan meliputi pencetakan KTP, perubahan biodata, pengurusan akta kelahiran dan kematian, hingga permohonan pindah domisili. Dengan sistem tersebut, warga dapat mengurus dokumen kependudukan secara lebih cepat dan efisien.
Seiring berkurangnya pemohon, pelayanan adminduk di MPP Siola kini lebih difokuskan pada konsultasi dan penanganan kasus-kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kelurahan. Di antaranya adalah pengurusan dokumen warga negara asing (WNA) yang berkaitan dengan KITAS, serta permasalahan perbedaan data identitas pada dokumen kependudukan.
Meski layanan digital telah mendominasi, Dispendukcapil Surabaya menegaskan bahwa beberapa jenis pelayanan tetap mengharuskan kehadiran pemohon secara langsung. Hal ini terutama berlaku untuk pergantian foto dan tanda tangan pada KTP, yang memerlukan verifikasi fisik guna menjamin keabsahan identitas dan mencegah penyalahgunaan data.
Saat ini, Dispendukcapil Surabaya menyediakan tiga loket khusus konsultasi adminduk di MPP Siola dengan petugas yang menangani layanan sesuai kebutuhan. Masyarakat kembali diimbau untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi KNG serta pelayanan di kelurahan agar proses administrasi kependudukan semakin tertib dan efisien.
Dengan optimalisasi layanan digital tersebut, Pemkot Surabaya berharap kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan terus meningkat sekaligus memberikan kenyamanan bagi warga dalam mengurus dokumen resmi. (adi)
as a preferred source on Google
