Jakarta (beritajatim.id) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih aman dan tidak terjadi kelangkaan sebagaimana diberitakan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Ia menyebut, perusahaan swasta telah memperoleh kuota impor yang sama seperti tahun 2024, bahkan ditambah 10 persen pada tahun ini.
Hal itu disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9) malam. Menurutnya, pemerintah sudah memberikan jatah impor yang lebih besar agar ketersediaan energi tetap terjamin.
“Untuk ketersediaan BBM nasional, kuota impor swasta diberikan sama seperti 2024. Misalnya, jika tahun lalu 1 juta, di 2025 kita tambahkan 10 persen menjadi 1,1 juta. Jadi tidak ada kelangkaan,” ujar Bahlil.
Swasta Diminta Kolaborasi dengan Pertamina
Meski demikian, Bahlil mengakui ada permintaan tambahan kuota impor dari perusahaan swasta. Namun, ia menegaskan bahwa cadangan nasional masih mencukupi sehingga kebutuhan tambahan sebaiknya ditempuh melalui skema kerja sama bisnis dengan PT Pertamina (Persero).
“Mereka meminta tambahan kuota. Tetapi saya katakan persediaan nasional kita masih ada. Jadi, kalau ingin tambah, bisa dilakukan kolaborasi business-to-business (B2B) dengan Pertamina,” jelasnya.
Bahlil menekankan, pemerintah tidak pernah mengurangi kuota impor bagi perusahaan swasta. Justru pada tahun ini jumlahnya lebih besar dibanding tahun lalu, yakni tambahan 10 persen di atas kuota 2024.
SPBU Swasta Hentikan Penjualan BBM Premium
Sebelumnya, sejumlah SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR di wilayah Jakarta dilaporkan menghentikan sementara penjualan beberapa jenis BBM premium sejak pekan lalu. Kondisi ini memicu persepsi adanya kelangkaan di kalangan masyarakat.
Meski demikian, Kementerian ESDM menegaskan bahwa situasi tersebut bukan karena stok nasional menipis, melainkan terkait kebijakan operasional dan permintaan tambahan impor dari pihak swasta.
Pemerintah Pastikan Stok Aman
Pemerintah berupaya menjaga kestabilan pasokan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Dengan cadangan nasional yang dinyatakan masih mencukupi, Bahlil menilai masyarakat tidak perlu khawatir.
“Kuota impor sudah ditambah, stok nasional ada. Jadi tidak benar kalau disebut ada kelangkaan BBM,” pungkas Bahlil.
Langkah pemerintah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa koordinasi antara regulator, BUMN energi, dan perusahaan swasta harus diperkuat. Skema kerja sama B2B diharapkan menjadi solusi jangka pendek bagi swasta yang merasa jatah impor belum mencukupi. (hdl)
as a preferred source on Google
