Yogyakarta (beritajatim.id) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Penunjukan ini diumumkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi pers di Convention Hall Masjid Walidah Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Sleman, DIY.
Haedar Nashir mengungkapkan, “Kami telah menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendy.” Dalam struktur organisasi PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), akan memimpin tim dalam kapasitasnya sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal.
Dalam tim pengelola tambang tersebut, PP Muhammadiyah juga menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris. Anggota tim lainnya terdiri dari Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.
Muhadjir Effendy mengaku terkejut dengan penunjukannya. “Saya malah baru tahu,” ujarnya kepada media. Meski begitu, Menko PMK ini menyatakan belum berencana untuk berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengenai keputusan tersebut. “Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan,” jelasnya.
PP Muhammadiyah sebelumnya memutuskan untuk menerima IUP yang ditawarkan pemerintah setelah melakukan kajian dan pembahasan yang mendalam dalam rapat pleno pada 13 Juli 2024. Keputusan tersebut diambil berdasarkan masukan dari para ahli pertambangan, hukum, lingkungan hidup, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Dengan langkah ini, PP Muhammadiyah berharap dapat mengelola tambang dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan. (ted)
as a preferred source on Google
