Jakarta (beritajatim.id) – Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam akuntabilitas pemerintah daerah.
Banyak pemda menunjukkan komitmen tinggi untuk menggunakan anggaran dengan lebih efektif dan efisien.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan predikat SAKIP mereka.
Anas menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menjaga dan meningkatkan kinerja SAKIP, agar birokrasi dapat terus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap pencapaian ini dapat dipertahankan, dan menjadi motivasi bagi pemda lainnya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan,” ujar Anas dalam acara SAKIP Award – Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Jakarta.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, melaporkan bahwa evaluasi tahun ini mencakup 36 pemerintah provinsi dan 505 kabupaten/kota.
Hasilnya, 48 pemda berhasil naik ke predikat B, 16 pemda naik ke predikat BB, 2 pemda naik ke predikat A, dan 2 pemda meraih predikat AA.
Pemprov DIY menjadi sorotan dengan mempertahankan predikat AA selama enam tahun berturut-turut, kali ini diikuti oleh Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya yang juga berhasil meraih predikat AA.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan keberhasilan DIY dalam mempertahankan predikat AA merupakan hasil tekad kuat membangun akuntabilitas yang baik.
“Semua daerah bisa mencapai hal ini jika memiliki komitmen untuk maju bersama,” kata Sri Sultan.
Senada, Penjabat Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani, menekankan bahwa keberhasilan Surabaya meraih predikat AA merupakan hasil dari kebijakan berbasis data yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan, stunting, dan inflasi, serta peningkatan investasi.
Wali Kota Blitar, Santoso, juga mengungkapkan bahwa predikat A yang diraih Kota Blitar adalah hasil kerja keras selama tujuh tahun.
Dengan fokus pada tujuh program prioritas, Blitar terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi informasi.
Kementerian PANRB saat ini mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk meningkatkan integrasi kinerja antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui SAKP, kinerja diharapkan lebih terkoordinasi untuk mencapai sasaran pembangunan nasional secara efektif dan efisien. (hdl)
as a preferred source on Google
