Jakarta (beritajatim.id) – Dalam merespons dinamika geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks, Universitas Paramadina bersama Forum Sinologi Indonesia menggelar diskusi publik bertajuk “Antara Amerika dan China: Indonesia di Era Perang Dagang Trump 2.0”.
Diskusi ini membedah peluang dan risiko yang dihadapi Indonesia di tengah kebijakan tarif tinggi yang kembali diusung oleh Donald Trump, mantan Presiden AS.
Ketua Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyebut bahwa situasi ini membuka ruang manuver baru bagi Indonesia untuk memainkan peran diplomatik yang lebih aktif, meski juga diiringi tantangan besar.
“Ini adalah berkah dengan tanda kutip. Di satu sisi membuka peluang strategis, tapi juga membawa ketidakpastian dari sisi politik dan ekonomi,” ujar Umam.
Umam juga menyoroti munculnya koalisi baru antarnegara Asia Timur seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, serta meningkatnya sikap kritis Eropa terhadap dominasi ekonomi Amerika Serikat.
Amerika dan China: Siapa Mitra Dagang yang Lebih Menguntungkan?
Ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin, memaparkan bahwa meskipun hubungan dagang Indonesia–China lebih besar secara nilai, Amerika Serikat justru memberikan surplus yang signifikan bagi Indonesia.
- Total perdagangan Indonesia–AS 2024: USD 35,8 miliar (surplus USD 16,8 miliar)
- Total perdagangan Indonesia–China 2024: USD 136,2 miliar (defisit USD 11,4 miliar)
“China memang memberikan kemudahan dalam berbisnis, tetapi AS memberikan nilai surplus yang besar. Kita perlu keseimbangan dan strategi dagang multi-poros,” jelas Wijayanto.
Investasi langsung dari China, menurutnya, telah mengimbangi defisit tersebut, namun tetap diperlukan kewaspadaan dan strategi agar tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi jangka panjang.
Tarif Ekspor: Indonesia Dianggap Strategis oleh Amerika
Fithra Faisal Hastiadi, Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi, menekankan bahwa kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan AS membuktikan kepercayaan tinggi Washington terhadap Jakarta. Tarif ekspor sebesar 15–20% yang disepakati disebutnya sebagai “the best deal”.
“Bahkan dibanding Vietnam yang kena tarif 20%, Indonesia lebih diuntungkan. Ini menunjukkan posisi kita lebih kuat dan dipercaya,” tegas Fithra.
Pemerintah juga tengah mengupayakan tarif 0% untuk produk unggulan seperti nikel, rempah, kayu manis, kopi, kakao, dan minyak kelapa mentah. Hal ini dinilai akan mendorong ekspor dan memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha dalam negeri.
Tantangan Diplomasi: Reaksi Mitra Dagang Lain
Namun demikian, kesepakatan khusus dengan AS juga memunculkan kekhawatiran dari sisi diplomasi multilateral. Lily Yan Ing, Sekjen Asosiasi Ekonomi Internasional (AEI), menilai perlakuan tarif khusus kepada AS bisa menimbulkan preseden buruk.
“Mitra dagang seperti Cina, Jepang, Australia atau India bisa mempertanyakan perlakuan istimewa kepada AS. Ini berpotensi melemahkan posisi tawar kita di masa depan,” ujarnya.
Lily mendorong agar Indonesia mendorong pembatasan ekspor sukarela (voluntary export restriction) dari China, terutama untuk produk yang bersinggungan langsung dengan sektor padat karya seperti garmen dan alas kaki. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi perjanjian regional seperti RCEP dan ACFTA, serta mendorong keaktifan Indonesia di forum ekonomi BRICS.
Netralitas Aktif: Indonesia Mainkan Peran Seimbang
Menanggapi isu orientasi Indonesia terhadap Cina, Johanes Herijanto, Ketua Forum Sinologi Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalankan strategi diplomasi netral. Menurutnya, kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing dan kesepakatan dengan AS menunjukkan keseimbangan tersebut.
“Kita tidak memihak secara membabi buta. Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan semua kekuatan global demi kepentingan nasional,” jelas Johanes.
Namun ia mengingatkan agar pemerintah tetap waspada terhadap tekanan Tiongkok, terutama dalam proyek strategis nasional. Salah satu contohnya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang mengalami pembengkakan anggaran dan utang jangka panjang.
Diskusi publik ini menyimpulkan bahwa meski Indonesia berada di tengah tarikan kepentingan dua kekuatan ekonomi dunia, peluang untuk memperkuat posisi strategis tetap terbuka. Kuncinya adalah konsistensi dalam kebijakan luar negeri dan kehati-hatian dalam setiap keputusan ekonomi.
Indonesia perlu terus mengedepankan strategi multi-poros, menjaga hubungan baik dengan AS dan Cina, serta memperkuat aliansi regional dan multilateral untuk memperkuat daya tawar dalam menghadapi era perdagangan global yang penuh ketidakpastian. (hen/ted)
as a preferred source on Google
