Washington (beritajatim.id) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai kerangka awal kesepakatan terkait Greenland setelah melakukan pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Klaim tersebut disampaikan Trump pada Rabu waktu setempat, bersamaan dengan pengumuman pembatalan rencana pengenaan tarif terhadap delapan negara Eropa yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Februari.
Sehari berselang, Trump kembali menegaskan bahwa Gedung Putih tengah bernegosiasi untuk memperoleh akses penuh ke wilayah Greenland milik Denmark, tanpa batasan waktu. Pernyataan ini langsung memicu respons dari pemerintah Denmark dan otoritas Greenland.
Denmark Tegaskan NATO Tak Berwenang Negosiasi Kedaulatan
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyambut baik dialog antara Trump dan Mark Rutte, namun menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal NATO tidak memiliki mandat untuk bernegosiasi atas nama Denmark maupun Greenland. Ia menekankan bahwa masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyat Greenland, dan isu kedaulatan tidak dapat menjadi bahan tawar-menawar.
Pemerintah Denmark menyatakan terbuka untuk berdiskusi mengenai kerja sama politik, keamanan, investasi, hingga ekonomi. Namun, kedaulatan wilayah dinilai sebagai prinsip fundamental yang tidak bisa dinegosiasikan dalam forum apa pun.
Pemerintah Greenland Belum Ketahui Isi Kesepakatan
Sikap serupa disampaikan oleh Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen. Ia mengaku belum mengetahui secara rinci isi kerangka kesepakatan yang diklaim Trump usai pertemuannya dengan pimpinan NATO. Pernyataan ini mempertegas bahwa belum ada komunikasi resmi yang melibatkan pemerintah Greenland terkait rencana tersebut.
Greenland selama ini memiliki status otonomi luas di bawah Kerajaan Denmark, termasuk hak menentukan arah kebijakan dalam negeri dan pengelolaan sumber daya alamnya.
NATO Siap Susun Misi Perlindungan Arktik
Di sisi lain, Panglima Tertinggi Sekutu NATO di Eropa (SACEUR), Jenderal Alexus Grynkewich, menyatakan bahwa NATO siap menyusun rencana misi perlindungan kawasan Arktik apabila diminta oleh negara-negara anggota. Pernyataan ini mencerminkan meningkatnya perhatian NATO terhadap kawasan Arktik yang semakin strategis secara geopolitik dan militer.
Pada Desember 2025, NATO telah memperbarui batas wilayah komandonya dengan mengintegrasikan negara-negara Nordik ke dalam Joint Force Command Norfolk yang berbasis di Amerika Serikat. Langkah ini memperkuat peran Arktik dalam arsitektur keamanan transatlantik.
Greenland di Tengah Pusaran Geopolitik Global
Klaim Trump terkait akses penuh ke Greenland menambah dinamika geopolitik di kawasan Arktik, yang kini menjadi perhatian utama kekuatan global seiring perubahan iklim, potensi sumber daya alam, dan jalur pelayaran strategis. Meski demikian, Denmark dan Greenland menegaskan bahwa kerja sama internasional harus tetap menghormati prinsip kedaulatan dan hak penentuan nasib sendiri. (ian)
as a preferred source on Google
