Makassar (beritajatim.id) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, dalam kunjungannya ke Provinsi Sulawesi Selatan, menekankan pentingnya digitalisasi dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Bapak Presiden RI telah banyak meresmikan jalan tol fisik, kini saatnya kita membangun ‘Jalan Tol Pelayanan Publik’ melalui digitalisasi, menyempurnakan infrastruktur yang ada,” ujar Menteri Anas saat Sapa ASN Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (19/7/2024).
Menteri Anas menyoroti perlunya layanan digital yang simpel, mudah, cepat, dan transparan. Masyarakat ke depan hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan melalui satu portal, dengan data pribadi yang aman tanpa fotokopi KTP.
Indonesia telah memiliki Govtech “INA Digital” di bawah PERURI, yang diadaptasi dari sukses cerita Govtech dari negara TOP 20 EGDI. INA Digital diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis citizen-centric yang holistik dan komprehensif, meningkatkan kepuasan publik dan kualitas hidup masyarakat.
Dalam jangka pendek, pada tahun 2024, GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu dan mengintegrasikan layanan lain yang siap dikonsolidasikan.
Menteri Anas menyampaikan bahwa birokrasi adalah mesin yang menentukan keberhasilan suatu negara. Kinerja birokrasi yang baik akan mempercepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penuntasan berbagai masalah.
Menteri Anas mendorong jajaran pemerintah Sulawesi Selatan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Indeks RB Pemprov Sulsel berada di atas rata-rata nasional, tetapi nilai SAKIP masih di bawah rata-rata nasional.
“Indeks RB Pemprov Sulsel terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, mencapai predikat BB pada tahun 2023. Sedangkan nilai SAKIP Pemprov Sulsel tahun 2023 mencapai predikat B,” jelasnya.
Pemerintah juga merekrut 22.723 talenta digital dan 794 auditor untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik melalui teknologi dan pengawasan ketat.
Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Kabupaten dan kota yang telah menerapkan MPP Digital antara lain Soppeng, Bantaeng, Palopo, dan Gowa, dengan beberapa daerah lainnya mengajukan peminatan.
Pada sektor layanan pengaduan publik, data Lapor! Tahun 2023 menunjukkan total 56 laporan di Sulawesi Selatan, dengan 98 persen tindak lanjut. Topik laporan terbanyak adalah hak pekerja, infrastruktur jalan, dan izin pertambangan.
Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh menegaskan komitmen provinsi dalam meningkatkan layanan publik melalui MPP Digital, sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam mengurus pelayanan. “Kami berharap seluruh upaya kami memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya. (hdl)
as a preferred source on Google
