Banten (beritajatim.id) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif fiskal untuk pemerataan pembangunan di daerah kepulauan dan pesisir. Sebagai negara maritim dengan 60 persen penduduk tinggal di kawasan pesisir, Indonesia harus memberi perhatian khusus pada pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan LaNyalla dalam acara Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2024 di ICE-BSD City, Tangerang, Banten.
LaNyalla menekankan perlunya kebijakan fiskal yang adil, terutama dalam hal transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah kepulauan. “Afirmatif fiskal diperlukan untuk memastikan keadilan dan pemerataan pembangunan di kawasan kepulauan dan pesisir,” ujarnya. Menurutnya, terdapat kesenjangan besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara daerah daratan dengan daerah kepulauan, terutama di Indonesia Timur dan wilayah terluar yang masih tergolong tertinggal.
Dalam RUU Daerah Kepulauan yang diusulkan DPD RI, afirmatif fiskal menjadi fokus utama untuk memperkuat posisi daerah kepulauan dan pesisir. RUU ini bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan antara daerah berbasis daratan dan daerah berbasis perairan.
LaNyalla juga menekankan pentingnya dukungan non-pemerintah untuk mempercepat kemajuan dan mengatasi masalah di wilayah kepulauan dan pesisir. Dia menyebut program Indonesia Smart City Nation Award (ISNA) oleh CITASIA sebagai contoh inisiatif yang baik. “Dengan teknologi yang tepat, wilayah pesisir dapat menjadi lebih tangguh dan adaptif terhadap tantangan, termasuk perubahan iklim,” katanya. Teknologi yang tepat, menurutnya, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.
Namun, LaNyalla mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pembangunan di kawasan kepulauan dan pesisir, terutama terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak pada kemudahan investasi dan industri skala besar di wilayah tersebut. Dia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan keberlanjutan lingkungan untuk menghindari kerugian jangka panjang.
Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi oleh Senator asal Jakarta, Sylviana Murni, Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin, dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin. Turut hadir Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas, Reni Maryeni, Direktur Utama CITASIA, Inc, Fitrah Rachmat Kautsar, serta sejumlah bupati dan wali kota dari daerah kepulauan. (ted)
as a preferred source on Google
