Jakarta (beritajatim.id) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya dan kehati-hatian dalam menyelesaikan konflik.
Selain aspek legal formal, ia menegaskan perlunya dasar kultural yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan. “Ini harus kuat. Berkali-kali Pak Menteri titip, jangan terburu-buru,” ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/11/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Bima mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, meninjau pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kunjungan ini juga menjadi langkah penanganan konflik sosial yang terjadi di kawasan tersebut.
Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal
Bima mengingatkan bahwa pendekatan tergesa-gesa berpotensi memicu ketegangan. Ia mengusulkan pembentukan task force bersama para tokoh adat untuk merumuskan solusi berbasis kearifan lokal.
Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat legitimasi keputusan di masyarakat, terutama menjelang Pilkada. “Kalau perlu, dibuat tahapan-tahapan kultural yang lebih kuat lagi. Ini penting, terutama menjelang Pilkada,” imbuhnya. (hen/hdl)
