Bogor (beritajatim.id) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, mengusulkan merger perusahaan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencegah pemborosan anggaran negara.
Usulan ini disampaikan Asep saat ditemui awak media di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (19/1/2025).
Menurut Asep, pemborosan sering terjadi karena BUMN membentuk anak, cucu, hingga cicit usaha dalam bidang yang sama meskipun berada di bawah induk yang berbeda. Hal ini, katanya, mempersempit daya saing usaha swasta dan berpotensi mengurangi keuntungan negara.
“Konsekuensi dari usaha BUMN yang menggurita ini adalah daya saing swasta menjadi terhambat, sementara keuntungan negara berpotensi hilang,” jelas Asep.
Pemborosan pada Capex dan Opex
Asep menyoroti pemborosan yang terjadi pada belanja modal (capex) dan biaya operasional (opex) akibat pengelolaan BUMN yang tidak efisien.
Ia menilai, selain merger, restrukturisasi dan rasionalisasi juga harus dilakukan agar perusahaan pelat merah lebih produktif.
“Merger ini perlu disertai rasionalisasi, menyentuh hingga anak dan cucu usaha BUMN. Dengan begitu, bisnisnya semakin produktif, pendapatan negara meningkat, pemborosan dan fraud bisa dikurangi,” ujarnya.
Tingkatkan Efisiensi dan Akses Usaha Swasta
Asep menambahkan, rasionalisasi BUMN akan memberikan manfaat luas bagi usaha negara maupun swasta.
Menurutnya, usaha kecil swasta sering kesulitan mendapatkan peluang kerja karena perusahaan BUMN kerap membentuk anak usaha, bahkan untuk hal sederhana seperti jasa pencucian AC.
“Pernah ada aduan bahwa sebuah bank BUMN membuat anak usaha khusus untuk pencucian AC. Akibatnya, perusahaan swasta kecil di kota pun sulit mendapatkan pekerjaan,” papar Asep.
Merger untuk Efisiensi dan Produktivitas
Asep menegaskan, merger BUMN adalah langkah lazim dalam dunia usaha untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan nilai aset perusahaan.
Hal ini dianggap penting agar bisnis perusahaan negara lebih kompetitif dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Langkah merger ini fundamental untuk efisiensi dan produktivitas. Dampaknya akan positif, baik untuk BUMN maupun usaha swasta yang dimiliki rakyat,” tutup Asep. (hdl)
as a preferred source on Google
