Jakarta (beritajatim.id) – Luvsannamsrain Oyun Erdene resmi mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Mongolia pada Selasa, 4 Juni 2025, setelah gagal meraih dukungan mayoritas dalam mosi percaya parlemen. Bukan karena kegagalan ekonomi atau kekalahan politik, namun kejatuhannya dipicu oleh unggahan media sosial anaknya yang memamerkan gaya hidup mewah dan memicu kemarahan publik.
Akar persoalan bermula ketika publik dikejutkan dengan sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan hidup anak Oyun Erdene dan pasangannya. Dalam salah satu unggahan, sang pacar berpose dengan tas bahu hitam Dior sambil menulis, “Selamat ulang tahun untuk saya”. Foto lainnya memperlihatkan mereka berciuman di kolam renang, dikelilingi tas belanja bermerek seperti Dior, Miu Miu, serta peralatan rumah tangga premium dari Smeg.
Unggahan-unggahan tersebut menuai reaksi keras dari masyarakat yang mempertanyakan sumber kekayaan keluarga perdana menteri, terlebih di tengah situasi ekonomi Mongolia yang belum stabil. Laporan media setempat menyebut badan anti-korupsi Mongolia telah mulai menyelidiki kekayaan keluarga Oyun Erdene, meskipun belum ada pernyataan resmi terkait hasilnya.
Dalam pemungutan suara parlemen, Oyun Erdene hanya mendapatkan 44 suara dari total 88 anggota parlemen yang hadir. Ia membutuhkan dukungan minimal 64 dari total 126 anggota untuk tetap berkuasa.
“Merupakan kehormatan untuk melayani negara dan rakyat saya di masa-masa sulit, termasuk pandemi, perang, dan tarif,” ujarnya dalam pernyataan terakhir. Ia akan tetap menjabat sebagai caretaker selama maksimal 30 hari hingga perdana menteri pengganti ditunjuk.
Selama dua pekan sebelum pengunduran dirinya, ratusan demonstran, mayoritas generasi muda, melakukan aksi protes di Sükhbaatar Square, ibu kota Ulaanbaatar. Mereka menyerukan pertanggungjawaban atas perilaku anak perdana menteri yang dianggap simbol kemewahan hasil penyalahgunaan kekuasaan. Poster-poster bertuliskan “Cukup dengan korupsi” dan “Kami bukan idiot!” menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap elite politik.
Oyun Erdene dikenal sebagai sosok reformis yang berpendidikan Harvard dan menjabat perdana menteri sejak 2021. Ia memiliki ambisi besar menurunkan tingkat kemiskinan Mongolia dari sekitar 30 persen menjadi 15 persen pada akhir dekade ini, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari 15 miliar Dollar AS (sekitar Rp244 triliun) menjadi 50 miliar Dollar AS (sekitar Rp813 triliun) pada 2030. Ia juga menandatangani investasi besar, seperti kerja sama senilai 1,6 miliar Dollar AS (sekitar Rp26 triliun) dengan Grup Orano asal Prancis untuk pengembangan tambang uranium.
Namun dalam pidato terakhirnya, Oyun Erdene mengakui kegagalannya dalam merespons isu sosial. “Saya memberikan perhatian yang tidak memadai terhadap masalah sosial dan politik internal,” ucapnya. Krisis ini juga memperburuk hubungan antarpartai dalam koalisi pemerintahan, termasuk ketegangan antara dirinya dan Presiden Khurelsukh Ukhnaa.
Mongolia memang bukan negara yang asing dengan isu korupsi. Transparency International menempatkannya di peringkat ke-114 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun lalu. Mantan PM Sukhbaatar Batbold juga sempat terseret kasus serupa, ketika Jaksa AS mengupayakan penyitaan dua apartemen di New York yang diduga dibeli dari dana hasil tambang ilegal.
Kini, setelah pengunduran diri Oyun Erdene, Mongolia berada dalam periode ketidakpastian. Di tengah tekanan geopolitik dari Rusia dan China, serta strategi luar negeri “tetangga ketiga” yang mengandalkan dukungan Barat, stabilitas politik dan kepercayaan publik menjadi taruhan besar.
Dengan waktu 30 hari untuk membentuk pemerintahan baru, Partai Rakyat Mongolia berpacu menyusun kepemimpinan yang mampu mengembalikan kepercayaan rakyat. Seorang demonstran muda di Ulaanbaatar menyatakan, “Terlalu banyak yang dipertaruhkan untuk membiarkan kesalahan pribadi menghancurkan masa depan bangsa.” [ian]
as a preferred source on Google
