Jakarta (beritajatim.id) – China terus menunjukkan daya dorong ekonomi yang kuat melalui kemunculan banyak miliarder muda generasi pertama. Namun di balik capaian tersebut, sejumlah pengamat menilai iklim inovasi di Negeri Tirai Bambu masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang berpotensi menahan laju kewirausahaan ke depan.
Laporan terbaru UBS mencatat sekitar 98 persen individu superkaya di China daratan, dengan kekayaan minimal US$1 miliar, merupakan pengusaha generasi pertama yang membangun usahanya secara mandiri. Data tersebut mencerminkan tingginya vitalitas pasar dan kemampuan penciptaan kekayaan di China. Secara total, UBS mencatat terdapat 470 miliarder di China daratan pada tahun ini, menempatkannya di posisi kedua dunia setelah Amerika Serikat yang memiliki 924 miliarder.
Kepala manajemen kekayaan UBS China, Marina Lui, memaparkan bahwa mayoritas miliarder baru di China berasal dari kelompok usia relatif muda, umumnya berada pada rentang usia 40 hingga 50 tahun. Karakter ini dinilai berbeda dibandingkan kawasan lain, di mana miliarder cenderung berusia lebih tua dan memiliki struktur keluarga yang lebih besar.
Laporan tersebut juga menyoroti peran inovasi teknologi sebagai faktor utama pembentuk kekayaan. Sejumlah tokoh industri teknologi, termasuk pendiri produsen kendaraan listrik BYD Wang Chuanfu dan Lu Xiangyang, disebut sebagai penggerak utama lahirnya kekayaan baru melalui inovasi dan industrialisasi teknologi hijau.
Pemerintah China dalam beberapa tahun terakhir terus menegaskan pentingnya inovasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru, terutama di tengah meningkatnya persaingan global di sektor teknologi. Dalam Konferensi Kerja Ekonomi Pusat tahunan yang baru saja digelar, pembangunan berbasis inovasi bahkan ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama agenda ekonomi nasional tahun mendatang.
Meski demikian, sejumlah ekonom menilai kemampuan inovasi sektor swasta masih menghadapi tekanan. Ekonom Wang Jianye, mantan pejabat Dana Moneter Internasional (IMF), menilai dominasi alokasi pembiayaan ke badan usaha milik negara (BUMN) membatasi ruang tumbuh perusahaan swasta, khususnya usaha kecil dan rintisan. Menurutnya, sebagian besar sumber pendanaan perbankan masih mengalir ke BUMN, sementara perusahaan swasta kerap kesulitan memenuhi persyaratan agunan dan jaminan.
Akibat keterbatasan tersebut, banyak perusahaan rintisan dan usaha swasta kecil harus mengandalkan modal internal atau jalur pembiayaan non-perbankan yang relatif lebih mahal dan berisiko. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat munculnya inovasi baru yang berkelanjutan.
Selain persoalan pembiayaan, hambatan lain datang dari budaya pengambilan keputusan yang cenderung mengutamakan penghindaran kesalahan dibandingkan keberanian mengambil risiko. Profesor keuangan Universitas Shanghai Jiao Tong, Yan Hong, menilai minimnya sistem toleransi terhadap kegagalan membuat inovator, peneliti, maupun pejabat publik enggan bereksperimen. Ia berpandangan bahwa tanpa mekanisme perlindungan terhadap risiko kegagalan, upaya inovasi dan reformasi akan berjalan lambat.
Temuan tersebut sejalan dengan survei terbaru LP Institute, lembaga konsultan asal China, yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 41,91 persen institusi investasi milik negara telah memiliki mekanisme toleransi kesalahan. Sementara itu, hanya 42,86 persen yang telah membangun sistem insentif yang mendorong keberanian berinovasi.
Kondisi ini memperlihatkan kontras antara kemampuan China dalam mencetak miliarder muda dengan tantangan kebijakan yang masih harus dibenahi. Para pengamat menilai, penciptaan ekosistem yang lebih ramah terhadap inovasi, termasuk akses pendanaan yang adil dan sistem toleransi risiko yang jelas, akan menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kewirausahaan China dalam jangka panjang. (ris)
as a preferred source on Google
