Surabaya (beritajatim.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Jatim meraih Penghargaan Terbaik I Nasional dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, S.Hut, kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan dilakukan dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluh Kehutanan Tahun 2025 di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menyebut penghargaan ini sebagai bukti nyata keberhasilan Jawa Timur dalam melaksanakan penyuluhan kehutanan yang berkualitas, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
“Keberhasilan Jawa Timur meraih penghargaan Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Terbaik I merupakan bukti keberhasilan program penyuluhan kehutanan di provinsi ini, sekaligus menegaskan komitmen kami dalam menghadirkan penyuluhan kehutanan yang berkualitas,” ujar Khofifah di Surabaya.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan Jawa Timur terlihat dari aplikasi SIMLUH Kementerian Kehutanan, yang mencatat Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) secara nasional mencapai Rp3,01 triliun. Dari total tersebut, KTH Jawa Timur berkontribusi sebesar Rp1,26 triliun, atau 42 persen dari NTE nasional.
“Capaian real NTE mencapai 75 persen dari target provinsi sebesar Rp1,59 triliun. Angka ini menempatkan Jawa Timur di urutan pertama secara nasional,” jelasnya.
Saat ini, Pemprov Jawa Timur memiliki 256 tenaga penyuluh kehutanan, terdiri dari 212 orang PNS dan CPNS, serta 44 orang PPPK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, Pemprov juga membina 564 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang turut berperan dalam pelaksanaan penyuluhan di lapangan.
“Peran penyuluh kehutanan, baik aparatur maupun swadaya masyarakat, sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan dan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” tambah Khofifah.
Gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu juga berharap Munas Penyuluh Kehutanan Tahun 2025 yang mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan” dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehutanan.
“Kami berharap hasil Munas ini dapat dikonversi menjadi upaya konkret dalam menjaga hutan tetap lestari dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ujarnya.
Selain Jawa Timur, penghargaan juga diberikan kepada sembilan provinsi terbaik lainnya. Provinsi Lampung menempati posisi Terbaik II, disusul Jawa Barat (Terbaik III), Jawa Tengah (Terbaik IV), Kalimantan Selatan (Terbaik V), DIY (Terbaik VI), Sulawesi Selatan (Terbaik VII), Kalimantan Tengah (Terbaik VIII), Banten (Terbaik IX), dan Kalimantan Timur (Terbaik X).
Khofifah menegaskan, capaian ini bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi antarinstansi dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. (rio)
as a preferred source on Google
