Surabaya (beritajatim.id) – Umat Islam di Indonesia kembali berpotensi menghadapi perbedaan awal ibadah puasa Ramadhan tahun ini. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) bersama Nahdlatul Ulama (NU) diperkirakan baru akan memulai puasa Kamis, 19 Februari 2026.
Perbedaan ini muncul setelah beberapa tahun terakhir awal Ramadhan relatif berjalan serentak. Lantas, apa penyebabnya?
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, menjelaskan bahwa potensi perbedaan dipicu oleh posisi hilal pada saat matahari terbenam 17 Februari 2026 yang berada dalam kondisi “serba tanggung”.
Secara astronomi, posisi hilal di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara pada saat Maghrib tanggal tersebut belum memenuhi kriteria baru MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
“Pada saat Maghrib 17 Februari 2026 di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS. Karena itu, awal Ramadhan versi pemerintah berpotensi jatuh pada 19 Februari 2026,” tulis Thomas dalam blog resminya yang dikutip Selasa (3/2/2026).
Berbeda dengan pemerintah dan NU, Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal serta mulai menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Dalam metode ini, awal bulan sudah ditetapkan apabila telah terjadi ijtimak (konjungsi) sebelum matahari terbenam dan posisi bulan berada di atas ufuk, tanpa menunggu visibilitas hilal secara lokal.
Muhammadiyah juga menganut prinsip matlak global, yakni kesatuan wilayah hukum Islam sedunia. Artinya, jika hilal sudah memenuhi kriteria di belahan bumi lain, maka awal bulan dapat diberlakukan secara global.
Berdasarkan perhitungan tersebut, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026, karena ijtimak terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC. Meski di Indonesia hilal saat matahari terbenam masih sangat rendah, di wilayah daratan Amerika posisi bulan sudah memenuhi kriteria visibilitas.
Sementara itu, pemerintah baru akan menetapkan awal Ramadhan melalui Sidang Isbat yang digelar Kemenag pada Selasa sore, 17 Februari 2026. Sidang ini akan mempertimbangkan hasil rukyatul hilal dari ratusan titik pengamatan di seluruh Indonesia. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan Syaban akan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal), sehingga puasa dimulai Kamis.
Di tengah potensi perbedaan tersebut, masyarakat diimbau tetap menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Warga Muhammadiyah dipersilakan berpuasa mulai Rabu, sementara warga NU atau yang mengikuti keputusan pemerintah dapat menunggu hasil Sidang Isbat. Keduanya memiliki dasar keagamaan yang sah.
Sikap saling menghormati juga menjadi kunci, termasuk dalam kehidupan sosial sehari-hari. Mereka yang berpuasa lebih awal diimbau memahami bahwa sebagian masyarakat belum menjalankan puasa, dan sebaliknya.
Kabar baiknya, meski awal Ramadhan berpotensi berbeda, Hari Raya Idul Fitri 1447 H diprediksi akan jatuh serentak pada Sabtu, 21 Maret 2026, sehingga momentum silaturahmi Lebaran diperkirakan tetap berjalan bersamaan.
as a preferred source on Google
