Washington DC (beritajatim.id) – Rencana pemerintah Amerika Serikat untuk mengenakan tarif tambahan terhadap 60 negara dan wilayah ekonomi menuai kritik dari berbagai pihak. Kebijakan yang didasarkan pada hasil investigasi Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terkait dugaan praktik kerja paksa dinilai berpotensi memperburuk ketidakpastian perdagangan global dan memicu ketegangan baru dalam hubungan ekonomi internasional.
USTR pada 2 Juni 2026 merilis hasil investigasi berdasarkan Section 301 yang menyebut puluhan negara dinilai gagal menerapkan atau menegakkan larangan impor terhadap produk yang diduga dihasilkan melalui praktik kerja paksa. Berdasarkan temuan tersebut, USTR mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap 15 negara serta 12,5 persen terhadap 45 negara lainnya.
Langkah tersebut segera mendapat respons dari sejumlah negara mitra dagang Amerika Serikat. Uni Eropa menjadi salah satu pihak yang mempertanyakan dasar kebijakan tersebut, mengingat negara-negara anggota blok tersebut selama ini dikenal memiliki standar perlindungan tenaga kerja yang ketat.
Komisaris Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maros Sefcovic, mengaku terkejut dengan masuknya negara-negara Uni Eropa dalam daftar yang menjadi sasaran investigasi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Uni Eropa tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan perdagangan yang telah dicapai bersama Amerika Serikat, termasuk batas tarif 15 persen yang disepakati dalam Perjanjian Turnberry.
Menurut Sefcovic, Uni Eropa juga sedang mempersiapkan kebijakan yang akan melarang seluruh produk yang terkait dengan praktik kerja paksa untuk beredar di pasar Eropa mulai akhir 2027. Langkah tersebut dinilai menunjukkan komitmen kawasan tersebut terhadap perlindungan hak pekerja dan rantai pasok yang berkelanjutan.
Penolakan juga datang dari Vietnam. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, menyatakan bahwa kesimpulan USTR tidak mencerminkan kondisi sebenarnya maupun upaya yang telah dilakukan pemerintah Vietnam dalam mencegah dan mengurangi praktik kerja paksa.
Vietnam menegaskan kebijakan nasionalnya secara konsisten melarang segala bentuk kerja paksa serta menjalankan kewajiban yang diatur dalam standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati.
Di kawasan Asia-Pasifik, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut rencana tarif tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan bertentangan dengan fakta bahwa Australia telah memiliki regulasi yang komprehensif terkait pencegahan kerja paksa serta perbudakan modern.
Pandangan serupa disampaikan mantan Menteri Keuangan Australia sekaligus mantan Duta Besar Australia untuk Amerika Serikat, Joe Hockey. Ia menilai langkah Washington terhadap negara-negara sekutu tidak memiliki landasan yang memadai dan berisiko memperburuk hubungan ekonomi yang selama ini terjalin erat. Hockey juga menyoroti pandangan Presiden Donald Trump yang masih meyakini tarif sebagai instrumen ekonomi yang menguntungkan bagi Amerika Serikat.
Sementara itu, pemerintah China menolak keras tuduhan yang menjadi dasar investigasi tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan bahwa isu kerja paksa tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tekanan politik maupun pembatasan perdagangan secara sepihak.
Menurut Mao Ning, perang tarif dan perang dagang tidak memberikan manfaat bagi pihak mana pun dan justru berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global. Pemerintah China juga menegaskan penolakannya terhadap berbagai bentuk kebijakan tarif sepihak yang dinilai merugikan perdagangan internasional.
Sikap serupa disampaikan Juru Bicara Kementerian Perdagangan China, He Yongqian. Ia meminta Amerika Serikat menghindari penggunaan isu kerja paksa sebagai dasar pembatasan perdagangan dan mendorong kedua negara untuk menjaga stabilitas hubungan ekonomi bilateral yang selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi dunia.
Di tengah meningkatnya polemik, sejumlah pengamat perdagangan internasional turut memberikan perhatian terhadap penggunaan Section 301 oleh pemerintah Amerika Serikat. Ahli perdagangan dari Brookings Institution, Wendy Cutler, sebelumnya pernah mengingatkan bahwa penggunaan instrumen tersebut untuk isu-isu nontradisional berpotensi memperluas friksi perdagangan dan meningkatkan ketidakpastian bagi para mitra dagang Amerika Serikat.
Menurut Cutler, investigasi berskala besar yang dilakukan berdasarkan Section 301 dapat mengikis fondasi kerja sama perdagangan yang selama ini dibangun Washington bersama sekutu-sekutunya. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu respons balasan dari negara-negara terdampak dan memperumit upaya menjaga stabilitas sistem perdagangan global.
USTR dijadwalkan menggelar dengar pendapat publik pada 7 Juli 2026 sebelum mengambil keputusan final terkait usulan tarif tambahan tersebut. Hasil proses tersebut akan menjadi penentu apakah kebijakan baru itu benar-benar diterapkan atau mengalami perubahan setelah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Perkembangan ini menjadi sorotan dunia karena berpotensi memengaruhi arus perdagangan internasional, hubungan diplomatik antarnegara, serta prospek pemulihan ekonomi global yang masih menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan ketidakpastian pasar. (ian)
