Surabaya (beritajatim.id) – Surabaya kembali mencatatkan prestasi di bidang lingkungan hidup. Kota Pahlawan resmi ditunjuk sebagai lokasi peluncuran perdana program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution, sebuah kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia yang bertujuan mengurangi pencemaran sampah plastik di sungai sebelum bermuara ke laut.
Program yang mendapat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Programme (UNDP), serta Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) tersebut menjadikan Surabaya sebagai daerah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi lintas sektor dan perubahan perilaku masyarakat.
Peluncuran program dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pemerintah Kota Surabaya menilai kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi bukti pengakuan atas berbagai upaya yang selama ini dilakukan dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, menjelaskan bahwa implementasi program saat ini difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu. Hasilnya mulai terlihat nyata dengan berkurangnya pencemaran sampah plastik di aliran sungai.
Menurut Fikser, rata-rata satu ton sampah plastik berhasil diangkat setiap hari dari dua sungai tersebut melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai organisasi lingkungan yang terlibat dalam program. Capaian itu menjadi indikator awal keberhasilan upaya pencegahan sampah masuk ke laut melalui jalur sungai.
Program ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan pembersihan sungai. Edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan.
Selain memberikan dampak ekologis, program ini juga menghadirkan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang, tetapi dipilah dan disortir untuk kemudian dijual kembali. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat setempat sehingga membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari sampah yang sebelumnya tidak termanfaatkan.
Perubahan kondisi lingkungan mulai terlihat di kawasan Kali Tebu. Aliran sungai yang sebelumnya dipenuhi sampah kini tampak lebih bersih dan tertata. Seiring dengan itu, kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan juga terus meningkat.
Pemkot Surabaya terus memperkuat upaya pengurangan sampah dari hulu melalui berbagai program berbasis masyarakat, seperti Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim (Proklim). Langkah tersebut sejalan dengan target pemerintah kota untuk menekan volume sampah hingga 40 persen.
Saat ini, timbulan sampah di Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton telah dimanfaatkan kembali melalui fasilitas TPS 3R dan aktivitas pemulung. Sementara sekitar 1.000 ton sampah telah diolah melalui teknologi gasifikasi menjadi energi listrik, sedangkan sisanya masih masuk ke area landfill.
Dalam mendukung pengurangan sampah secara berkelanjutan, pemerintah pusat juga menetapkan Surabaya sebagai salah satu lokasi pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Lahan seluas 5,8 hektare di kawasan Sumberrejo telah disiapkan dan saat ini masih dalam tahap survei. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai dibangun pada akhir tahun 2026 dan nantinya akan melayani pengolahan sampah dari wilayah Surabaya Raya, termasuk Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan.
Ketua Kelompok Kerja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Sri Morwani Nifadilastuti, menekankan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor paling penting dalam menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber dapat mencegah pencemaran lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Koordinator Sekretariat Tim Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), Ahmad Bahri Rambe. Ia menilai keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan masyarakat. Selain membersihkan sungai, program ini juga dirancang untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.
Sementara itu, perwakilan Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin, menjelaskan bahwa program kerja sama Indonesia-Norwegia bersama UNDP ini pada tahap awal dijalankan di lima wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali. Namun, Surabaya dipilih sebagai daerah pertama untuk peluncuran karena dinilai memiliki komitmen kuat serta berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah.
Keberhasilan program di Surabaya diharapkan menjadi model nasional yang dapat direplikasi di berbagai daerah lain. Dengan pendekatan kolaboratif, edukatif, dan berkelanjutan, program ini diharapkan mampu mempercepat pengurangan pencemaran plastik di sungai sekaligus mendukung target Indonesia dalam mengurangi sampah laut secara signifikan. (hdl)
