Luksemburg (beritajatim.id) – Pemerintah Belgia mendesak Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian dagang preferensial dengan Israel menyusul eskalasi konflik di Lebanon yang dinilai semakin tidak terkendali.
Seruan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, menjelang pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg, Selasa (21/4/2026).
Prevot menilai situasi di kawasan semakin kompleks setelah serangan awal oleh kelompok Hezbollah yang menyeret Lebanon ke konflik yang lebih luas. Namun, ia menekankan bahwa respons militer Israel dinilai tidak proporsional dan berdampak luas terhadap warga sipil.
Belgia, menurut Prevot, mendorong setidaknya penghentian sebagian dari Perjanjian Asosiasi Uni Eropa–Israel sebagai bentuk tekanan politik. Meski demikian, ia mengakui bahwa penghentian total perjanjian tersebut sulit dicapai mengingat perbedaan sikap di antara negara-negara anggota Uni Eropa.
Desakan Belgia sejalan dengan sikap Perdana Menteri Pedro Sanchez yang sebelumnya meminta Uni Eropa mengakhiri kerja sama dagang dengan Israel. Sanchez dalam beberapa kesempatan juga mengkritik operasi militer Israel, baik di Gaza maupun Lebanon, termasuk keterlibatan dalam dinamika konflik regional yang melibatkan Iran.
Namun demikian, sejumlah negara anggota Uni Eropa dilaporkan belum sepenuhnya mendukung langkah penghentian perjanjian tersebut, sehingga konsensus di tingkat blok masih menjadi tantangan.
Tekanan internasional juga datang dari para ahli hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, mereka menyerukan penghentian penuh perjanjian Uni Eropa–Israel.
Para ahli tersebut menyoroti meningkatnya korban sipil, pengungsian massal, serta kerusakan infrastruktur penting seperti rumah sakit di wilayah Gaza sebagai alasan utama perlunya tindakan tegas dari Uni Eropa.
Selain itu, inisiatif warga Eropa yang menuntut penghentian perjanjian tersebut telah mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan sejak diluncurkan pada Desember tahun lalu. Inisiatif ini mencerminkan meningkatnya tekanan publik terhadap kebijakan luar negeri Uni Eropa terkait konflik Timur Tengah.
Dalam pernyataannya, para ahli PBB menilai bahwa Uni Eropa menghadapi dilema kredibilitas jika tetap mempertahankan hubungan dagang istimewa dengan negara yang dituduh oleh berbagai badan internasional terlibat dalam pelanggaran serius hukum humaniter internasional.
Situasi ini menempatkan Uni Eropa pada posisi sulit antara kepentingan ekonomi dan komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, di tengah konflik regional yang terus berkembang dan berpotensi meluas. (ian)
as a preferred source on Google
