Malang (beritajatim.id) – Bank Pembangunan Daerah (BPD) diharapkan menjadi penggerak utama dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) di Grand Mercure Hotel Malang, Kamis (16/1/2025).
“Kami optimis, BPD memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan daerah melalui kolaborasi, komitmen, dan program yang mendukung UMKM, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ekonomi masyarakat,” ujar Adhy.
Adaptasi Digitalisasi untuk Masa Depan
Adhy menegaskan, BPD harus mampu beradaptasi dengan tantangan era digitalisasi. Transformasi teknologi menawarkan peluang dalam penguatan tata kelola, inovasi layanan, dan perluasan inklusi keuangan, menjadikan BPD lebih kompetitif.
“Perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap transaksi keuangan memaksa BPD untuk menyediakan layanan digital yang modern, seperti mobile banking dengan fitur lengkap yang mempermudah transaksi nasabah,” tambahnya.
Namun, digitalisasi juga membawa tantangan berupa ancaman kejahatan siber, termasuk pencurian data dan kebocoran informasi pribadi nasabah. Dalam sebulan, tercatat lebih dari 1.900 serangan siber yang menargetkan sektor perbankan di Indonesia, menjadikannya target terbesar kedua.
Strategi Keamanan dan Kolaborasi
Untuk menghadapi tantangan ini, Adhy menyerukan kolaborasi antara pemerintah, BPD, dan lembaga keamanan siber guna memperkuat sistem keamanan. “Langkah konkret harus dilakukan untuk memastikan transformasi digital berjalan aman dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya forum seperti FKDK-BPDSI sebagai sarana bertukar ide, memperkuat sinergi, dan meningkatkan kontribusi BPD dalam pembangunan daerah.
Peran Dewan Komisaris dalam Tata Kelola
Ketua Umum FKDK-BPDSI, Bahrullah Akbar, menambahkan bahwa forum ini memperkaya pengawasan aktif Dewan Komisaris guna memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
“Pengawasan yang efektif memastikan kepatuhan terhadap regulasi, pengendalian risiko, dan mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan BPD,” ujarnya.
Seminar dan Rakernas FKDK-BPDSI diharapkan menjadi pijakan awal dalam mempererat sinergi antara pemangku kepentingan dan menghasilkan solusi inovatif untuk memajukan perekonomian daerah secara berkelanjutan. (hdl)
as a preferred source on Google
