Surabaya (beritajatim.id) – Atmosfer kompetisi di tubuh Kickboxing Indonesia (KBI) Jawa Timur tengah memanas hingga ke titik didih. Namun, panasnya situasi kali ini bukan dipicu oleh adu jotos atlet di atas ring, melainkan dugaan manuver politik “bawah tanah” menjelang perhelatan akbar Musyawarah Provinsi (Musprov) 2026.
Isu penyalahgunaan wewenang menyeruak tajam setelah Pengurus Provinsi (Pengprov) KBI Jatim, di bawah komando Wira Prasetya Catur, secara mengejutkan membekukan sejumlah Pengurus Kota (Pengkot) dan Pengurus Kabupaten (Pengkab).
Langkah drastis ini sontak memicu kontroversi besar. Aroma kepentingan politis tercium begitu pekat karena pengurus daerah yang menjadi “korban” pembekuan disinyalir merupakan basis pendukung setia Sugeng Wahyu Widodo—sosok yang digadang-gadang sebagai penantang terkuat dalam bursa calon Ketua Umum Pengprov KBI Jatim periode 2026–2030.
Narasi yang berkembang liar di akar rumput menyebutkan bahwa sanksi ini bukan sekadar penisiplinan, melainkan upaya sistematis untuk menggembosi suara lawan sebelum peluit pertandingan organisasi resmi ditiup.
Seorang sumber internal berinisial Z mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka. Ia menilai keputusan tersebut cacat prosedur dan terkesan dipaksakan. Dalih utama pembekuan yang digunakan Pengprov adalah ketidakhadiran pengurus daerah dalam Rakerprov di Pasuruan pada 15 Januari lalu. Namun, alasan ini dianggap konyol oleh para pengurus terdampak.
“Bagaimana kami bisa hadir? Undangan resmi secara fisik tidak pernah sampai ke tangan kami, hanya sebatas pesan singkat yang dilempar di grup WhatsApp. Tahu-tahu, surat pembekuan sudah turun begitu saja,” tegas Z dengan nada kecewa.
Lebih jauh, Z menyoroti tiga kejanggalan fatal yang mencederai demokrasi organisasi: dugaan abuse of power, ketiadaan landasan AD/ART yang jelas dalam penjatuhan sanksi, serta waktu penerbitan surat peringatan dan pembekuan yang dilakukan serentak secara mendadak.
Hal ini memperkuat spekulasi bahwa langkah tersebut didesain khusus untuk membungkam kritik dan memecah konsolidasi dukungan bagi kubu penantang.
Hingga kini, bola panas masih bergulir liar. Publik olahraga Jawa Timur menanti klarifikasi resmi dari pihak Pengprov KBI Jatim. Apakah ini murni penegakan disiplin, atau justru strategi “main kayu” demi melanggengkan kekuasaan? Integritas KBI Jatim kini dipertaruhkan, untuk membuktikan apakah sportivitas masih dijunjung tinggi di meja organisasi, sama tingginya dengan sportivitas di arena pertandingan.
as a preferred source on Google
