Ankara (beritajatim.id) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan agar Amerika Serikat dan negara-negara lain mengambil langkah lebih tegas untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Erdogan menilai tekanan diplomatik saja tidak cukup dan mendesak penggunaan sanksi ekonomi serta penghentian penjualan senjata jika Israel terus melanggar kesepakatan tersebut.
“Sebagai Türkiye, kami melakukan segala upaya untuk memastikan gencatan senjata dapat terjaga. Pihak Hamas mematuhi kesepakatan, namun Israel justru terus melanggar,” ujar Erdogan dalam perjalanan pulang dari tur ke negara-negara Teluk, Jumat (24/10/2025).
“Komunitas internasional, terutama Amerika Serikat, harus berbuat lebih banyak untuk memastikan Israel mematuhi sepenuhnya perjanjian gencatan senjata. Israel harus dipaksa menepati janji melalui sanksi dan penghentian penjualan senjata,” tegasnya.
Peran Turki dalam Proses Perdamaian Gaza
Turki, yang dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap serangan Israel di Gaza, kini turut bergabung sebagai mediator dalam negosiasi gencatan senjata. Peran aktif Ankara ini meningkat setelah pertemuan antara Erdogan dan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih bulan lalu.
Pemerintah Turki menyatakan siap bergabung dalam “task force” internasional yang akan mengawasi implementasi gencatan senjata Gaza. Militer Turki bahkan disebut siap bertugas dalam kapasitas sipil maupun militer, serta membantu dalam rekonstruksi wilayah Gaza.
Namun, keterlibatan Turki mendapat tanggapan dingin dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyinggung bahwa dirinya tidak mendukung keikutsertaan pasukan Turki dalam misi tersebut.
Menanggapi hal itu, Erdogan memilih nada diplomatis. “Pembahasan mengenai task force Gaza masih berlangsung dan belum final. Kami siap memberikan dukungan dalam bentuk apa pun untuk membantu stabilisasi dan pemulihan Gaza,” ujar Erdogan.
Sikap Amerika Serikat dan Eropa
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang tengah berada di Israel untuk memperkuat proses gencatan senjata, menegaskan bahwa pasukan internasional yang akan dibentuk harus terdiri dari negara-negara yang disetujui Israel.
Rubio menolak berkomentar lebih jauh mengenai potensi keterlibatan Turki. Saat ini, sekitar 200 tentara AS bekerja bersama militer Israel dan delegasi negara lain di markas perencanaan di Israel bagian selatan untuk menyusun strategi stabilisasi dan rekonstruksi Gaza.
AS juga tengah mencari dukungan negara-negara Teluk Arab guna membentuk pasukan stabilisasi internasional yang akan melatih pasukan keamanan Palestina di wilayah tersebut.
Negara-negara Uni Eropa (UE) mulai meningkatkan upaya diplomasi untuk ikut serta dalam proses perdamaian Gaza dan Tepi Barat setelah sebelumnya tersisih dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS.
Dalam KTT Uni Eropa di Brussel, Kamis (23/10), para pemimpin Eropa membahas situasi rapuh di Gaza dan menegaskan dukungan bagi stabilitas kawasan.
“Eropa tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus berperan aktif,” ujar Luc Frieden, Perdana Menteri Luksemburg.
Hubungan antara UE dan Israel memang tengah tegang. Sebelumnya, Netanyahu menyebut Eropa “menjadi tidak relevan dan menunjukkan kelemahan besar” dalam menyikapi konflik Gaza.
Sebagai respons, sejumlah negara seperti Irlandia dan Belanda mengusulkan opsi sanksi terhadap pejabat kabinet Israel serta pembatasan sebagian perjanjian perdagangan guna memberi tekanan agar Israel menahan diri dalam operasi militernya.
Kaja Kallas, Kepala Diplomasi UE, menegaskan bahwa Eropa tidak hanya akan berperan sebagai penyandang dana, tetapi juga ingin berpartisipasi langsung dalam proses rekonstruksi Gaza.
Sebagai bagian dari keputusan KTT, para pemimpin Eropa berjanji menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur laut dari Siprus, serta memperluas program dukungan kepolisian di Tepi Barat untuk membantu pembentukan pasukan keamanan transisi di Gaza.
Dubravka Šuica, Komisaris Eropa untuk wilayah Mediterania, menambahkan bahwa UE tengah mengajukan permohonan bergabung dalam “Board of Peace”, badan pengawas sementara yang akan memantau implementasi rencana perdamaian 20 poin di Gaza.
Seruan untuk Rekonstruksi Gaza
Erdogan juga kembali menyerukan negara-negara Teluk agar segera menggalang dana rekonstruksi Gaza, menegaskan bahwa tanggung jawab pemulihan kawasan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja.
“Tidak ada satu pihak pun yang bisa membangun kembali Gaza sendirian. Dunia Muslim, khususnya negara-negara Teluk, harus bertindak sekarang,” ujarnya.
Krisis Gaza memasuki babak baru dengan meningkatnya peran diplomatik Turki dan tekanan internasional terhadap Israel. Sementara AS berupaya menjaga keseimbangan antara sekutu dan mediator, Uni Eropa berambisi kembali ke meja negosiasi untuk memainkan peran yang lebih aktif.
Namun, tanpa komitmen nyata dari seluruh pihak, upaya menjaga gencatan senjata di Gaza masih jauh dari kata pasti. (hdl)
as a preferred source on Google
