Jakarta (beritajatim.id) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, merespons informasi mengenai dugaan pencatutan KTP warga DKI Jakarta untuk mendukung pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana dalam Pilkada DKI 2024.
Menurut Heru, penyelesaian kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Heru, yang ditemui di Jakarta pada Senin, memastikan bahwa tidak terjadi kebocoran data KTP di DKI Jakarta.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, sejak tiga hari lalu. Tidak ada kebocoran data dari pemerintah,” ungkap Heru.
Saat ditanya lebih lanjut, Heru menolak untuk memberikan komentar lebih rinci karena menurutnya hal ini merupakan ranah Bawaslu.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, juga menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data di lembaganya. “Data tersebut berada di Kementerian Dalam Negeri, jadi jika ada kebocoran, dampaknya tidak hanya di DKI Jakarta,” jelas Budi.
Budi menyarankan agar permasalahan ini ditanyakan langsung kepada tim pasangan calon Dharma-Kun terkait bagaimana pencatutan NIK KTP bisa terjadi. Ia juga menegaskan bahwa Dukcapil tidak akan melakukan investigasi terkait kasus ini.
Sebelumnya, pasangan Dharma-Kun dinyatakan lolos tahap kedua verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta pada 15 Agustus 2024. Namun, banyak warga yang mengklaim NIK mereka dicatat sebagai pendukung pasangan tersebut tanpa sepengetahuan mereka.
KPU DKI Jakarta sendiri telah menetapkan 8,2 juta warga dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, menjelaskan bahwa DPS ini masih dapat diperbaiki jika ada warga yang belum terdaftar.
“Total pemilih saat ini adalah 8.248.283, dan kami harapkan masukan serta tanggapan dari masyarakat,” ujar Wahyu. (hdl)
as a preferred source on Google
