Jakarta (beritajatim.id) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung transformasi layanan digital di Indonesia.
Menurut Tito, basis data kependudukan Dukcapil merupakan yang paling lengkap dan mutakhir saat ini. Cakupannya mencapai sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui secara berkala setiap hari oleh 514 pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Tanah Air. Keunggulan ini membuat data Dukcapil menjadi rujukan utama berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta.
Penegasan tersebut disampaikan Tito Karnavian saat menghadiri Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 yang digelar di Jakarta. Forum nasional itu mengangkat tema penguatan integritas sistem keuangan sebagai fondasi pencapaian agenda pembangunan nasional.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa data Dukcapil tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah dilengkapi dengan sistem biometrik berakurasi tinggi, seperti sidik jari, pengenalan wajah, hingga pemindaian iris mata. Dengan teknologi tersebut, identitas penduduk dapat diverifikasi secara presisi dan cepat.
Saat ini, data kependudukan Dukcapil telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, termasuk kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga aparat penegak hukum. Pemanfaatan luas ini berkontribusi langsung pada pencegahan tindak pidana, termasuk pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.
Dalam konteks perlindungan sosial, Mendagri menyoroti peran data Dukcapil dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis data kependudukan berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan yang tidak lagi memenuhi kriteria. Langkah tersebut dinilai membantu menjaga efektivitas program sekaligus menghemat keuangan negara.
Selain itu, data Dukcapil juga berperan krusial dalam penanganan bencana. Ketika dokumen fisik korban hilang atau rusak, identitas penduduk tetap dapat diverifikasi melalui sistem digital. Hal ini memungkinkan percepatan penyaluran bantuan, layanan administrasi, hingga pembukaan rekening bank bagi korban terdampak.
Di sektor jasa keuangan, Tito menyebut akses data kependudukan sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, meminimalkan risiko penipuan, serta memperkuat transaksi digital. Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID yang dikembangkan Kemendagri bahkan mampu memangkas waktu pembukaan rekening secara signifikan.
Kerja sama antara Kemendagri dan PPATK juga disebut terus menunjukkan peningkatan. Pemanfaatan data Dukcapil oleh PPATK mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan jutaan akses digunakan untuk kebutuhan validasi dan analisis transaksi keuangan.
Menutup pemaparannya, Mendagri menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem keuangan nasional, termasuk dari sisi keamanan siber. Ia mengingatkan bahwa di era digital, serangan siber terhadap sistem vital seperti keuangan, energi, dan transportasi dapat berdampak besar terhadap stabilitas negara.
Penguatan data kependudukan, integrasi sistem, serta perlindungan infrastruktur digital dinilai menjadi kunci menjaga ketahanan nasional di tengah meningkatnya tantangan global dan digitalisasi layanan publik. (ian)
as a preferred source on Google
