Jakarta (beritajatim.id) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai bahwa pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia tidak akan membawa dampak signifikan.
Menurutnya, dengan sisa masa jabatan pemerintahan yang kurang dari dua bulan, pergantian ini lebih bersifat politis ketimbang fungsional.
Mulyanto menyatakan bahwa singkatnya waktu yang tersisa membuat penyelesaian program strategis di Kementerian ESDM tidak akan tuntas.
“Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru dalam waktu kurang dari dua bulan? Ini langkah politis yang kurang tepat,” ujar Mulyanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/8/2024).
Dia juga menyoroti beberapa pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan oleh Kementerian ESDM, seperti RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET), Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN), dan RUU Migas.
Mulyanto khawatir pergantian menteri justru akan memperlambat penyelesaian regulasi penting tersebut.
Selain itu, Mulyanto menekankan bahwa masalah sebenarnya terletak pada tata kelola yang tumpang tindih antara Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM.
Ia menilai, daripada mengganti menteri, Presiden seharusnya fokus pada penertiban tugas dan fungsi kementerian yang semrawut.
Mulyanto juga mengkritisi penanganan kasus-kasus korupsi di sektor tambang dan distribusi BBM serta LPG bersubsidi yang dinilainya masih bermasalah.
Menurutnya, menjelang akhir masa jabatan, sebaiknya pemerintah fokus pada konsistensi tata kelola yang baik dan bersiap memberikan jalan kepada Presiden terpilih.
“Tata kelola pemerintahan harus dijalankan dengan baik, bukan dengan langkah yang tergesa-gesa dan tidak terencana,” tegasnya. (ted)
as a preferred source on Google
