Surabaya (beritajatim.id) – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek) Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. menegaskan pentingnya revitalisasi pendidikan tinggi sebagai fondasi utama dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah forum akademik di Surabaya, Jawa Timur.
Menurut Fauzan, hanya melalui pendidikan bermutu Indonesia dapat membangun kemandirian nasional dan memperkuat daya saing global. Pendidikan tinggi dipandang memiliki peran strategis dalam merumuskan arah pembangunan, sekaligus menjadi pusat lahirnya solusi atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menilai revitalisasi pendidikan tinggi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mutu, relevansi, serta akseptabilitas perguruan tinggi. Dalam konteks tersebut, penguatan kelembagaan dan tata kelola tridarma—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—perlu dijadikan pedoman utama dalam pengelolaan perguruan tinggi di tengah tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.
Fauzan juga menekankan bahwa revitalisasi tidak dapat dilakukan tanpa fondasi data yang kuat. Data empiris diperlukan sebagai dasar perumusan kebijakan dan arah pengembangan pendidikan tinggi agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pendidikan Tinggi sebagai Penyangga Peradaban
Mengacu pada amanat Pasal 31 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, Fauzan mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa. Dalam kerangka tersebut, pendidikan tinggi dinilai sebagai penyangga utama peradaban dan pusat pembentukan sumber daya manusia berkarakter luhur.
Ia menegaskan, kualitas perguruan tinggi akan sangat menentukan kualitas peradaban bangsa. Ketika pendidikan tinggi dikelola secara baik dan unggul, maka kemajuan bangsa akan mengikuti secara alami.
Tantangan Mutu, Relevansi, dan Akses
Dalam paparannya, Fauzan membeberkan sejumlah data pendidikan tinggi nasional. Saat ini Indonesia memiliki 4.416 perguruan tinggi dengan lebih dari 303 ribu dosen dan hampir 10 juta mahasiswa. Namun, sebaran mahasiswa masih didominasi program studi sosial humaniora serta sains dan teknologi, sementara penguatan program berbasis STEM terus didorong pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa pendidikan tinggi Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama, yakni mutu, relevansi, dan akses. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi nasional masih berada di kisaran 32 persen. Di Jawa Timur, APK tercatat 31,8 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional, yang menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam memperluas akses pendidikan tinggi.
Upaya peningkatan APK selama ini banyak bertumpu pada skema beasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), beasiswa pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan filantropi. Namun, Fauzan menilai skema tersebut perlu lebih diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memiliki akses maupun minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Perguruan Tinggi Harus Lebih Adaptif
Selain persoalan akses, Fauzan menekankan pentingnya adaptasi perguruan tinggi terhadap kebutuhan Generasi Z. Generasi ini dinilai mengharapkan pendidikan yang menawarkan keahlian spesifik dan aplikatif, keterhubungan dengan dunia industri, kepastian kerja pasca-kelulusan, serta sistem pendidikan yang fleksibel dan berkelanjutan.
Revitalisasi pendidikan tinggi, lanjutnya, harus diarahkan pada penguatan pengelolaan tridarma agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perguruan tinggi dituntut untuk terus melahirkan inovasi dan kebaruan, menciptakan nilai kesejahteraan, serta membangun budaya kerja yang sehat dan berkesinambungan.
Keempat aspek tersebut—mutu, relevansi, akses, dan adaptivitas—dipandang menjadi kunci agar pendidikan tinggi Indonesia mampu bertahan, berkembang, dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan masa depan. (rio)
as a preferred source on Google
